Sementara, Direktur Polhuk Hankam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch Nurhasim juga menilai bahwa keputusan yang paling rasional dalam permasalahan kursi di 3 DOB Papua adalah perubahan.

Dimana, perubahan itu akan diatur lebih detail melalui perubahan secara terbatas atau melalui Perppu.

"Berarti kalau terbatas hanya untuk beberapa daerah otonom baru," kata Nurhasim.

Nurhasim juga menyoroti soal daerah pemilihan (Dapil) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pasalnya, apakah IKN Nusantara akan diberi repretasi untuk perwakilan untuk 2024.

Karena, untuk pengawasan hal itu ada pada konstruksi undang-undang IKN yang diserahkan kepada DPR RI.

"Otorita itu akan sederajat dengan menteri dan mempertanggungjawabkan seluruh pemerintahan legalitasnya dan sebagainya ke DPR. Mungkin yang DPRD Provinsinya atau yang ini hisa ditunda sehingga konsentrasi ke yang lain," paparnya.

"Karena repersentasi dia akan diwakili oleh daerah pemiliham yang lama jadi dia tercakup. Karena secara operasional ini juga sampai 2024 misalnya langsung operasional ibukotanya disana atau masih 50:50 dengan di Jakarta atau seperti ini kita belum clear desainnya," jelasnya. (Tribun Network/Yuda).