Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) meminta proses Pemilu 2004 dihentikan.
Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono mengatakan pihaknya masih melihat banyak permasalahan yang terjadi dalam sistem Pemilu yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat ini.
"Ada problem substansial dalam UU Pemilu, ada problem teknis dalam pelaksanaan proses Pemilu. Itu yang menghambat partisipasi politik rakyat, yang menghambat parpol untuk terlibat dalam proses Pemilu," kata Jabo dalam konferensi pers di Kantor DPP Prima, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).
Selama tahapan Pemilu, PRIMA mengalami banyak kendala yang menurut Jabo disebabkan permasalahan tersebut.
Sehingga hal ini berimbas menjadi kerugian bagi PRIMA dalam prosesnya menjadi partai politik (parpol) peserta pemilu.
Seperti dijelaskan Jabo, pihaknya banyak mengalami kendala selama proses verifikasi berlangsung.
Baca juga: Ajang Piala Dunia Qatar Jadi Momen Rehat Politik Jelang Pemilu 2024
Mulai dari kendala dalam mengunduh data parpol ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Hingga data dan informasi KPU yang tidak sinkron sehingga mengakibatkan PRIMA tidak lolos untuk lanjut ke proses tahapan pemilu selanjutnya yakni verifikasi administrasi.
"Kalau Sipolnya kredibel tidak ada persoalan. Tapi dalam proses yang kami alami, ataupun parpol lain, ada banyak problem teknis yang kemudian menghambat proses pendaftaran maupun verifikasi yang dilakukan KPU," jelas Jabo.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Perppu Pemilu Terbit Setelah Jokowi Teken UU Papua Barat Daya
"Kemudian ada ketidaksinkronan antara data yang jadi persyaratan keanggotaan di KPU dengan data kependudukan, terutama dalam pemilih berkelanjutan. Banyak sekali anggota kita yang di TMS karena tidak masuk dalam pemilih berkelanjutan, padahal anggota kami tersebut sudah pernah ikut Pemilu," tambahnya.
Atas hal tersebut PRIMA mencoba merangkul banyak pihak untuk kembali bersama-sama mengoreksi proses tahapan Pemilu 2022.
Tak segan, Jabo juga meminta supaya KPU diaudit terkait data-data parpol calon peserta Pemilu.
Supaya tidak ada lagi manipulasi data dan keputusan subjektif yang dilakukan oleh KPU.
Baca juga: Ganjar Pranowo Bertemu Sandiaga Uno di Jakarta, Sebut Bicara Politik, Tapi Bukan Soal Pemilu 2024
"Mari koreksi proses Pemilu ini bahwa ada yang tidak benar. Harus kita kritisi dan kita lihat situasi seperti ini lebih baik hentikan dulu proses tahapan Pemilu ini sampai kemudian ada audit terhadap proses Pemilu yang dilaksanakan KPU," tegasnya.
"Supaya tidak ada manipulasi, supaya tidak ada keputusan subjektif yang dilakukan oleh KPU terhadap partai politik peserta pemilu," ujarnya.