News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

PKS Membandingkan Era Kepemimpinan Presiden Jokowi & SBY: Ada Upaya Menjegal Calon Presiden Tertentu

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Jusuf Kalla, Jokowi dan SBY. PKS membandingkan era kepemimpinan Presiden Jokowi dengan SBY. Bagi PKS, demokrasi di kepemimpinan Jokowi dinilai buruk dibandingkan SBY.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagi PKS, demokrasi di kepemimpinan Jokowi dinilai buruk dibandingkan SBY.

Politikus PKS Pipin Sopian menyatakan pihaknya mencontohkan adanya upaya kriminalisasi untuk menjegal calon presiden tertentu untuk melaju ke Pilpres 2024 mendatang.

Cara tersebut dinilai tidak bermartabat.

"Kemudian ada upaya untuk menjegal calon presiden tertentu dengan kasus ataupun upaya melakukan kriminalisasi. Cara-cara seperti ini cara yang tidak bermartabat dialami demokrasi ini," kata Pipin kepada wartawan, Sabtu (24/12/2022).

Baca juga: Survei Poltracking: Dalam Berbagai Simulasi Capres, Elektabilitas Ganjar Pranowo Selalu Teratas

Pipin menuturkan bahwa kasus itu tidak pernah terjadi di era kepemimpinan SBY. Hal itulah yang mendasari banyak yang merindukan demokrasi di era kepemimpinan SBY.

"Saya kira wajar kalau masyarakat Indonesia kangen dengan era Pak SBY. Kami 2 periode 2004-2009 dan 2009-2014 meskipun dengan dinamika dan bareng-bareng berkoalisi dengan Pak SBY, saya kira demokrasinya lebih baik. Ada standarisasinya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pipin menuturkan bahwa demokrasi merupakan alat atau standar dalam bernegara.

Sebaliknya, dia menyayangkan sikap Jokowi yang tak menghentikan wacana isu masa perpanjangan presiden menjadi 3 periode.

"Ketika kita ngomong perpanjangan tiga periode, memang seorang kepala negara yang paham semangat reformasi itu adalah pembatasan kekuasaan itu harus punya sikap tegas. Setop. Tidak boleh lagi dikatakan ada perpanjangan," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini