Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, upaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak usulan sistem pemilu dengan proporsional tertutup masih terus dilakukan.

Bahkan terbaru, pihaknya bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut melakukan pembahasan hal tersebut pada pertemuan yang dilakukan Selasa (7/2/2023).

Pembahasan itu dilakukan karena keduanya merupakan bagian dari delapan partai parlemen yang tetap menginginkan sistem pemilu dengan proporsional terbuka.

"Masing-masing delapan partai politik setelah 8 Januari 2023 juga melakukan langkah-langkah politik maupun pendekatan hukum ke MK," kata Doli saat ditemui awak media, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (7/2/2023).

Dalam diskusi tersebut, Doli bersama PKS masih akan terus mendorong untuk meyakinkan MK untuk menolak sistem pemilu dengan proporsional tertutup.

"Jadi, tadi kami berdiskusi untuk tetap mendorong, meyakinkan MK, hakim-hakimnya supaya mendengarkan aspirasi," lanjut dia.

Dirinya beranggapan, delapan partai parlemen yang telah melakukan pertemuan beberapa waktu lalu merupakan wakil seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung pemilu dengan proporsional terbuka.

Terlebih, pemerintah juga pada sidang MK menyatakan kalau sistem proporsional terbuka masih relevan untuk Pemilu 2024 mendatang.

"Saya kira seluruh elemen masyakaat termasuk masyarakat sipil juga mendukung. Pemerintah pun dalam penjelasannya di sidang MK juga mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka masih relevan untuk dilaksanakan di tahun 2024," ucap dia.

Sebelumnya, Delapan partai politik (parpol) Parlemen menyatakan sikap tegas menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Pernyataan sikap itu dihasilkan setelah para ketua umum dan elite parpol melakukan pertemuan, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Hasto Jelaskan Alasan PDI Perjuangan Tetap Pilih Proporsional Tertutup

Kemudian Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Sementara perwakilan Partai Gerindra tak hadir namun telah menyepakati sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.