Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia respon pernyataan Anies Baswedan yang mengatakan bahwa ada satu menteri koordinator atau menko yang ingin mengubah konstitusi.
Menurut Doli di tengah kondisi situasi politik yang saat ini tensinya sedang tinggi, diharapkan elite politik cermat dalam berikan pernyataan.
"Dalam situasi sekarang dinamika politik tensinya tinggi. Sebaiknya di antara kita elite politik betul-betul beri statement yang clear and clean. Jangan timbulkan tafsir politik apalagi ini bisa mengarah ke personal," kata Doli di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, (19/3/2023).
Menurut Doli apa yang diungkapkan Anies Baswedan tidak jelas dan belum juga benar apa yang dikatakan.
"Nggak jelas siapa, belum tentu juga yang diduga betul. Itu kan harus klarifikasi. Jadi jangan sampai timbulkan polemik baru antar elite. Bisa jadi polemik di publik. Bisa ganggu segala macam," kata Doli.
Menurut Ketua Komisi II DPR RI sekarang konsentrasi bangsa butuh energi besar. Pemulihan pasca pandemi Indonesia belum selesai.
"Pemulihan ekonomi juga harus dijaga. Lalu persiapan pemilu yang energinya juga cukup besar. Jadi sebisa mungkin menghindari potensi konflik, pertikaian, itu akan lebih baik," tegasnya.
Baca juga: Insiden Robohnya Layar Warnai Safari Anies Baswedan di Sampang, Beruntung Tak Ada Korban Jiwa
Menurut Doli bahwa instruksi dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto jelas taat konstitusi.
"Kami diinstruksikan Pak Airlangga bicara putusan tunda Pemilu. Saya di Komisi II diinstruksikan panggil KPU, pemerintah, Mendagri dan lainnya untuk memastikan pemilu on the track sesuai konstitusi, Pemilu satu kali dalam lima tahun, 2024, jelas. Jadi saya rasa kalau Menko Airlangga sejauh ini selalu ajarkan kita taat konstitusi," tegasnya.
Sebelumnya, Dilansir Kompas.com, Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melempar kritik bahwa ada seorang menteri koordinator (menko) yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi.
Anies mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.
"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuh Anies.
Baca juga: Momen Anies Safari Politik di Jatim: Baca Tahlil saat Ziarah hingga Insiden Layar Roboh di Madura
Hal ini disampaikan saat berbicara soal banyaknya pertanyaan yang ia terima mengenai apakah kualitas demokrasi menurun atau tidak.
Namun demikian, Anies menilai, situasi saat ini bukanlah tanda demokrasi turun, tetapi justru orang yang tak berkomitmen pada demokrasi yang lebih berani mengungkapkan pikirannya.
"Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi, kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang commit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," kata dia.
Mantan gubernur DKI Jakarta menyatakan, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998.
Anies juga berkata bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.
"Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," ujar Anies.