Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung usulan partai politik membuat koalisi besar.

Hal itu karena rakyat harus tenang dan dilindungi dengan tidak banyak koalisi dalam pemilihan presiden 2024.

Hal tersebut diungkap Prabowo seusai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di kediamannya di Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Rabu (5/4/2023).

Baca juga: Bertemu di Rumah Kertanegara, Prabowo Ajak Hary Tanoe Gabung Koalisi Besar KKIR-KIB

Saat itu, Prabowo menjawab kemungkinan Partai Perindo untuk bergabung dalam koalisi. Lalu, Eks Danjen Kopassus itu pun menjawab bahwa parpol membutuhkan barisan koalisi yang cukup besar.

"Kita terbuka dan akan gembira kalau Perindo dan mungkin ada partai-partai lain yang bukan, kita ingin suatu apa ya suatu katakanlah barisan yang cukup besar solid," ujar Prabowo seusai melakukan pertemuan dengan Hary Tanoe di Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Rabu (5/4/2023).

Prabowo menuturkan koalisi besar dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan pembangunan bangsa. Sebab, pembangunan yang baik membutuhkan ketenangan dan keharmonisan.

Baca juga: Gabung Koalisi Besar KIB-KKIR, PSI Tetap Dukung Ganjar Pranowo Maju di Pilpres 2024

"Supaya menjamin kelangsungan pembangunan supaya menjaga ketenangan kerukunan yang kita butuh adalah keharmonisan, kerukunan, kesejukan," jelas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menambahkan rakyat akan  tenang dan terlindungi jika adanya koalisi besar. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dibutuhkan ketenangan di masyarakat.

"Karena kita butuh ekonomi, kita butuh untuk terus berkembang, terus tumbuh dan ini hanya bisa datang dalam keadaan yang tenang," ungkap Prabowo.

Menteri Pertahanan RI ini pun megungkit bahwa ketenangan itu dibutuhkan karena seluruh dunia sedang mengalami ketegangan. Hal ini pun telah membuat seluruh dunia cemas adanya dampak ekonomi.

"Seluruh dunia mengalami sekarang ketegangan, seluruh dunia. di Eropa, di Asia Utara di mana-mana terjadi ketegangan. Rivalitas antara negara-negara besar ini cukup mencemaskan seluruh dunia. kita tidak boleh remehkan. Untuk itu Indonesia harus dalam keadaan bersatu," pungkasnya.

Baca juga: Bakal Untung Secara Elektoral, PAN Harap Ada Kemajuan soal Wacana Koalisi Besar KIB dan KIR

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden.

“Cocok,” kata Jokowi usai acara silaturahmi antara PAN dengan Presiden di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).

Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.

Presiden mengaku dalam pertemuan,  ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.

Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.

“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya.

Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintah, mulai dari tuan rumah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

Zulkifli mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak hadir karena sedang berada di luar negeri.

“Ketua Umum Nasdem dan PDIP sedang ke luar negeri,” kata Zulkifli.