News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Talkshow Overview Tribunnews 11 Mei 2023: Menyoal Netralitas Jokowi Menuju 2024

Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Wahyu Gilang Putranto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Program talkshow Overview Tribunnews edisi Kamis, 11 Mei 2023 menghadirkan tema Menyoal Netralitas Jokowi Menuju 2024.

TRIBUNNEWS.COM - Program talkshow Overview Tribunnews edisi Kamis, 11 Mei 2023 menghadirkan tema "Menyoal Netralitas Jokowi Menuju 2024".

Talkshow ditayangkan secara langsung di YouTube Tribunnews mulai pukul 16.00 WIB.

Bersama narasumber :

- Wakil Sekertaris Jenderal DPP PKS, Ahmad Fathul Bari;

- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago;

- Juru Bicara PPP, Achmad Baidowi.

Link YouTube Overview Tribunnews :

Menyoal Netralitas Jokowi Menuju 2024

Sejumlah tudingan dilayangkan ke Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak netral bahkan terlalu mencampuri urusan politik praktis Pemilu 2024.

Tudingan tersebut datang dari berbagai pihak, mulai Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JK secara terang-terangan meminta Presiden Jokowi untuk netral dalam politik.

JK bahkan membanding Presiden Jokowi dengan dua Presiden RI sebelumnya. 

Yakni Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap menjauh dari politik di akhir masa pemerintahannya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono (dari kiri ke kanan) berfoto bersama seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023). (KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

Baca juga: Surya Paloh Ingin Jokowi Netral di Pilpres 2024, Tak Endorse Capres

Pada akhirnya tudingan Presiden Jokowi soal ikut campur urusan Pilpres 2024 memunculkan pihak pro dan kontra.

Seperti, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mempertanyakan tudingan yang dilayangkan.

PPP menilai moment Presiden Jokowi mengundang Ketum Parpol tidak melanggar Undang-undang yang ada dan sebagai bentuk koalisi dalam bingkai pemerintahan.

PDIP juga secara tegas menyebut apa yang dilakukan Presiden Jokowi bertemu Ketum Parpol bukan intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pertemuan tersebut untuk membahas kepentingan negara bukan urusan politik praktis.

Lantas benarkah Presiden Jokowi ikut campur urusan Pilpres 2024?

Dan bagaimana Presiden Jokowi harus bersikap jelang tahun politik? Simak dialog Overview di Youtube Tribunnews.

(Tribunnews.com/Milani Resti)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini