Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Sudirman Said, menyebut ada partai koalisi pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang merayu Partai Demokrat agar mau bergabung ke pemerintahan.
Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sampai diiming-imingi memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres.
"Kita juga tahu semua yang datang ke Demokrat, misalnya, itu ada yang sekedar menawarkan, yuk gabung ke pemerintahan sekarang, dapet (jatah kursi) menteri sampai 'Ya sudah, kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja."
"Bahkan ada partai yang datang, 'dibalik saja Mas AHY yang menjadi capresnya, saya yang menjadi cawapresnya. Ada yang begitu" katanya dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Widjajanto, dikutip Sabtu (3/6/2023).
Kendati demikian, Sudirmain Said mengapresiasi sikap Demokrat yang menolak terkait tawaran yang disebutnya berasal dari partai koalisi pemerintah.
"Jadi kalau ini apresiasi kita kepada Demokrat ya, kalau yang dicari hanya sekedar status atau pengen maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, sebetulnya beliau (AHY) sudah berangkat, ya," katanya.
Baca juga: Amien Rais Yakin Upaya Moeldoko Ingin Rebut Demokrat Seizin dan Sepengetahuan Jokowi
Tak hanya Demokrat, Sudirman Said juga menyebut, PKS turut ditawari partai koalisi pemerintah dengan iming-iming adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu.
Bahkan, sambungnya, pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintah terus dilakukan hingga saat ini.
"Begitu pun dengan PKS, sampai hari ini, terus didekati. Bukan main-main ini (partai) yang dateng sambil dikatakan nanti bukan hanya soal-soal pembiayaan tapi juga suaranya bisa ditambah lewat segalam macem cara," jelasnya.
Sudirman Said pun menjelaskan, penolakan terhadap tawaran dari partai koalisi pemerintah tersebut adalah wujud kesolidan dari partai yang menjadi anggota KPP.
Baca juga: Bicara Posisi Partai Demokrat, Syarief Hasan luruskan pernyataan Presiden Jokowi
Dia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan.
"Makannya kalau posisi dalam koalisi kita tidak mengindahkan yang tadi, ya sudahlah bersama-sama dengan (koalisi partai lain) yang ada."
"Tapi justru karena ada panggilan etik, ada panggilan idealisme, ada panggilan bagaimana menjaga demokrasi, bagaiman hukum kembali yang ditegakan. Maka memang berkumpulah tiga partai yang punya ciri-ciri yang sama," jelasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)