Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dukungan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko kepada Bacapres Gerindra Prabowo Subianto berujung protes dari para aktivis reformasi 1998.
Diketahui aktivis reformasi 1998 adalah teman-teman seperjuangan Budiman saat masih menjabat sebagai Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) di era orde baru.
Seseorang yang kecewa adalah Wilson, mantan aktivis PRD yang juga pernah mendekam dalam satu sel di LP Cipinang bersama Budiman.
Wilson menyayangkan adanya deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) yang dilakukan di Semarang.
Terlebih dalam deklarasi tersebut Budiman juga tidak menyebutkan soal penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu sebagai pondasi persatuan bangsa.
Padahal di Jawa Tengah, terdapat dua aktivis PRD yang jadi korban penghilangan paksa.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko Belum Kepikiran Pindah ke Gerindra usai Dukung Prabowo: PDIP Alat Perjuangan Saya
Dua orang tersebut adalah penyair Wiji Thukul dan Suyat. Mereka hilang diculik saat reformasi 1998.
"Ini ironis sekali, di Jawa Tengah juga ada dua aktivis PRD yang hilang diculik saat perjuangan reformasi 1998."
"Selama 25 tahun Budiman tak pernah menjumpai keluarga korban penculikan yaitu Wiji Thukul dan Suyat di Solo."
"Sekarang, dia malah bergabung dengan capres yg terlibat dalam kasus penculikan aktivis reformasi 1998," kata Wilson dilansir Wartakotalive.com, Senin (21/8/2023).
Kekecewaan lainnya diungkapkan juga oleh mantan Sekjen PRD, Petrus Haryanto.
Dulu Budiman dan Petrus sempat berada satu sel saat ditangkap oleh pasukan Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad.
Baca juga: Diultimatum usai Dukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko Tegaskan Tak Mau Pindah Partai: Saya PDIP Sejati
Menurut Petrus, deklarasi relawan Prabu adalah bentuk pengkhianatan pada teman-teman seperjuangan Budiman.
Bahkan Petrus menilai, Budiman juga mengkhianati keluarga korban penculikan, serta demokrasi dan nilai kemanusiaan.
Pasalnya, Prabowo dinilai sebagai salah satu aktor pelanggaran HAM berat pada kerusuhan Mei 1998.
"Manuver Budiman secara terang-terangan mendukung Prabowo adalah dukungan kepada penjahat HAM."
"Itu adalah langkah politik yang ingin menghapus jejak hitam pelaku pelanggaran HAM, meneguhkan politik impunitas,” kata Petrus.
Baca juga: Batal Putuskan Nasib Budiman, PDIP Fokus Bahas Kenaikan Elektabilitas Ganjar
Petrus dengan tegas menolak retorika Budiman yang merasa langkahnya mendukung Prabowo adalah tugas sejarah.
Termasuk menolak pemikiran Budiman yang menganggap Prabowo sebagai pemimpin strategis yang mampu mengemban tugas untuk memajukan Indonesia, siap menghadapi tantangan ke depan, berhadapan dengan negara-negara barat.
Petrus merasa itu hanya pembenaran Budiman semata, agar bisa mendapatkan sesuatu ketika Prabowo berkuasa.
"Itu pembenaran Budiman saja, untuk melegitimasi bahwa berangkulan dengan penculik adalah keharusan
sejarah."
"Itu bukti pragmatisme Budiman supaya bisa mendapatkan sesuatu ketika Prabowo berkuasa. Padahal belum tentu juga Prabowo menang," tegas Petrus.
Baca juga: Belum Terpikir Gabung Gerindra, Budiman Sudjatmiko: Saya PDI Perjuangan Sejati
Lebih lanjut, Petrus menilai Budiman justru mempertontonkan politik oportunis.
Sebab ia memilih berpindah mendukung Prabowo yang dinilainya bisa menang Pilpres, dibanding tetap di PDIP.
"Mana yang lebih menguntungkan? Tetap di PDI Perjuangan tetapi karier politiknya mandeg, atau berpindah ke Prabowo yang digadang-gadang akan memenangi pertarungan pilpres?"
"Budiman memilih meloncat ke mantan Pangkostrad yang dipecat era Presiden Habibie itu, walau menciderai idealismenya sendiri sebagai mantan aktivis. Bahkan, dia telah mencoreng nama baik aktivis 98 secara keseluruhan,” ungkap Petrus.
Baca juga: Dukung Prabowo, Budiman Dianggap Khianati Korban Penculikan 98
Pengamat: PDIP Harus Lakukan Evaluasi Internal Sikapi Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo
Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kasus Budiman Sudjatmiko perlu menjadi evaluasi bagi PDIP.
Menurut Ujang, PDIP perlu melakukan evaluasi menyikapi hal itu, mengingat partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut memiliki citra sebagai partai yang solid.
"Tentu ini jadikan evaluasi bagi PDIP, sesungguhnya ada apa."
"Karena kalau kita lihat PDIP ini kan dianggap partai yang solid, partai yang kuat, menang pemilu dua kali berturut-turut, tetapi kok akhir-akhir ini ketika menghadapi Pilpres 2024, PDIP mengalami jalan terjal, gesek-gesekan termasuk persoalan internal PDIP tersebut," kata Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/8/2023).
Baca juga: Nasib Budiman Sudjatmiko di Ujung Tanduk, Pakar: Sangat Mungkin Dipecat PDIP Jika Tak Minta Maaf
Tak hanya soal Budiman Sudjatmiko, Ujang mengatakan, gesekan di internal PDIP juga pernah terjadi.
"Salah satunya misalkan dulu pernah Gibran relawannya mendukung Prabowo. Lalu, Effendi Simbolon juga secara pribadi mendukung Prabowo."
"Dan terakhir Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo."
"Nah dalam konteks Budiman Sudjatmiko deklarasi relawan Prabowo ya, relawan Prabowo Budiman di Semarang ya tentu ini sangat merugikan PDIP."
"Karena bukan hanya persoalan Budiman mendukung Prabowo saja, tetapi persoalan publik akan menuduh bahwa PDIP sedang tidak baik-baik saja, sedang retak, problem atau masalah atau internalnya sedang tidak satu," jelasnya.
Baca juga: Sanksi PDIP untuk Budiman Sudjatmiko Ditentukan Hari ini, Mengundurkan Diri Atau Pemecatan?
Sementara itu, Ujang menilai, Budiman Sudjatmiko tentu memiliki alasan pribadi terkait keputusannya sebagai kader PDIP mendukung Prabowo di Pilpres 2024.
"Mungkin saja Budiman tidak sepakat dengan dukungan PDIP terhadap Ganjar sebagai capres. Lalu juga mungkin Budiman sudah lama kecewa."
"Menjadi anggota DPR juga tidak terpilih ketika itu, lalu juga menjadi menteri juga tidak."
"Ya pilihannya memang mendukung pihak lain, tetapi memang loyalitasnya dipertanyakan karena dianggap tidak loyal dengan perintah partainya untuk mendukung Ganjar," kata Ujang.
Meski demikian, Ujang tak menampik Budiman Sudjatmiko memiliki hak politik sebagai warga negara.
Baca juga: Jawaban Budiman Sudjatmiko jika Dipecat PDIP dan Isu Kemungkinan Lompat ke Gerindra
Ia menduga, PDIP mungkin saja memberikan sanksi terberat berupa pemecatan terhadap Budiman.
"Tetapi apapun itu saya melihatnya itu hak Budiman yang sedang berhadapan dengan partainya sendiri, yaitu PDIP. Tentu punya konsekuensi. Konsekuensi terberat mungkin adalah pemecatan bagi Budiman."
"Tapi kita lihat saja apakah PDIP berani atau tidak terkait dengan itu. Kita tunggu apa dinamika politik selanjutnya terkait Budiman," ucapnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Ibriza Fasti Ifhami)(Wartakota/Rusna Djanur Buana)