Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons soal Demokrat marah besar mengetahui Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres pendampingnya di 2024.

Mardani mengatakan, agar menyikapi kabar tersebut secara husnuzan atau berprasangka baik.

Sebab, kata Mardani, hal ini masih di tahap awal.

"Husnuzan dulu aja, masih tahap awal," kata Mardani, saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Sementara itu, Mardani kemudian mengungkapkan, DPP PKS akan menjelaskan secara detail dalam menanggapi kabar tersebut.

"Bentar lagi akan diumumkan, pokoknya husnuzan aja," ucap Mardani.

Baca juga: Mardani PKS Sebut Cepat atau Lambat Pendamping Anies Baswedan Diumumkan, Sama Baiknya

Meski demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait kapan penjelasan itu akan disampaikan pihaknya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat menyampaikan kabar terkini terkait dengan kondisi Koalisi Perubahan yang digagas bersama Partai NasDem dan PKS dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, saat ini Anies Baswedan telah meneken kerja sama baru dengan pihak di luar Koalisi Perubahan.

Adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Keduanya dikatakan Teuku akan dipasangkan dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Riefky dalam keterangan resminya, Kamis (31/8/2023).

Meski begitu, Riefky menyatakan kalau kerja sama itu merupakan atas kehendak pribadi dar Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," ujar dia.

Riefky juga membenarkan soal adanya wacana duet Anies-Cak Imin dalam Pilpres 2024.

Hanya saja, Riefky mengklaim kalau Demokrat dipaksa untuk menyetujui perjanjian kerja sama itu.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan.

la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar.

Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu (fait accompli)," tukas dia.