TRIBUNNEWS.COM, - Partai Demokrat akan melakukan komunikasi dengan partai politik selain pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imim.

Hal tersebut dilakukan Demokrat usai partai koalisi pendukung Anies yang dibangunnya bersama Partai NasDem dan PKS, memutuskan secara diam-diam Cak Imin sebagai bacawapres.

"Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain, yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan dan etik politik," kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Sudirman Said Ungkap Usaha Keras Anies Baswedan di Momen Memanasnya Hubungan dengan Demokrat

AHY menginginkan seluruh kader Demokrat melupakan perjuangan mendukung Anies.

Dalam artian lain, kader Demokrat harus move on dan berbesar hati melihat peluang baik ke depan.

"Mari kita buka lembaran baru ke depan, kita harus segera move on. Hari ini, kami, keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan," tuturnya.

Kriteria Koalisi

AHY memastikan Demokrat pasti akan bergabung dengan koalisi lain untuk menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024.

Akan tetapi, koalisi yang akan diusung AHY ke depan merupakan mereka yang mengusung visi yang sama yakni Perubahan dan Perbaikan.

"Kami berjanji untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan," ujar AHY.

Menurutnya, untuk posisi terkini dari Partai Demokrat adalah membuka pintu komunikasi dengan partai manapun.

"Mari kita songsong perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih dengan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik," ucap AHY

Meski begitu, AHY belum memberikan keterangan secara pasti terkait kemana arah koalisi dari Partai Demokrat tersebut.

Termasuk perihal upaya komunikasi Partai Demokrat dengan partai lain.

Saran Pengamat

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, Demokrat harus melakukan kalkulasi secara matang dalam memilih koalisi agar tidak merasa dirugikan dan dikhianati lagi.

Namun, menurut Ujang, Demokrat lebih cocok untuk gabung mendukung capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Sebab, lanjutnya, partai berlambang bintang mercy itu belum bisa bersatu dengan PDI Perjuangan.

Baca juga: Demokrat Minta Anies-Cak Imin Ganti Nama Koalisi Perubahan, Ini Respon Politikus PKS

Terkait hal itu, ia menjelaskan mengenai hubungan yang tidak baik antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Saya sih melihat bahwa kalau yang lebih bagus, yang lebih cocok ya kelihatannya (Demokrat) ke Prabowo. Karena hubungan tidak baik, tidak bagus antara SBY dan Mega itu ya belum bisa ketemu antara Demokrat dengan PDIP," kata Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com.

Ujang menuturkan, hubungan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anak dari SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anak dari Megawati, Puan Maharani memang terjalin dengan baik.

Namun, hubungan kurang bagus antara kedua orang tua mereka tetap akan berpengaruh terkait koalisi.

"Walaupun kita tahu bahwa Puan dan AHY sudah bagus, tapi kan ayahnya belum. Jadi saya melihat itu juga berpengaruh," kata Ujang.

Lebih lanjut, Ujang menegaskan, soal Demokrat lebih cocok mendukung Prabowo.

Dijelaskannya, karena masih sama-sama keluarga besar purnawirawan TNI.

"2019 lalu AHY tidak jadi cawapresnya Prabowo, walaupun kecewa tapi dalam titik tertentu dengan Prabowo masih ketemu karena masih keluarga besar ya. Mereka sama-sama keluarga besar purnawirawan TNI. Pak Prabowo jenderal, SBY jg sama jenderal. Jadi masih satu atap satu rumah, jadi masih bisa ketemu," jelas Ujang.

Meski demikian, Pengamat Politik itu mengatakan, baiknya agar publik menunggu keputusan dari Partai Demokrat.

Gerindra Buka Pintu untuk Demokrat

Partai Gerindra membuka pintu untuk Partai Demokrat untuk bergabung, usai partai pimpinan AHY itu keluar dari Koalisi Perubahan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan partainya tidak ada kendala untuk menerima Partai Demokrat.

"Kami juga sebagai ini juga terbuka dan enggak ada kendala juga untuk menerima sahabat-sahabat dari Partai Demokrat ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Selain itu, Habiburokhman menyebut Gerindra dan Demokrat, memiliki hubungan yang baik, ditandai pernah dua kali berkoalisi di pilpres sebelumnya.

Sosok Prabowo dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga memiliki kemiripan karena berlatar belakang militer.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu meyakini Demokrat memiliki kesamaan psikologis dalam menjalin kerja sama politik.

"Kita tentu dengan Demokrat sudah dua pemilu loh, kalau ini (berkoalisi), tiga kali berarti hattrick didukung Demokrat. Pak Prabowo dan Pak SBY kan tipikalnya sama, termasuk dengan Mas AHY, berlatar belakang militer, punya idealisme yang sama," ucapnya.

"Jadi kayaknya nyambunglah kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY dan Mas AHY, kayaknya sih secara psikologis nyambung," pungkasnya.

PPP Buka Ruang Komunikasi

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi merespons soal adanya kemungkinan Partai Demokrat bergabung ke koalisi bacapres Ganjar Pranowo.

Arwani mengatakan pihaknya terbuka dengan semua kerja sama, termasuk dengan Demokrat.

Baca juga: Surya Paloh Tahan Anak Buahnya Laporkan SBY ke Bareskrim Polri, Demokrat Sebut Keputusan yang Benar

"Kami welcome untuk Demokrat membangun komunikasi dengan kami menjalin hubungan kerja sama politik tentang Pak Ganjar Pranowo," kata Arwani kepada wartawan, Senin (4/9/2023)

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR RI itu menegaskan tak ada pembahasan mengenai poros koalisi baru yang memasangkan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Arwani menyebut Rapimnas PPP sudah memutuskan bahwa partainya mengusung Ganjar sebagai capres 2024 dan mendorong Sandi sebagai cawapresnya.

"Jadi kita amanatkan kepada Ketum (Muhammad Mardiono) untuk mengkomunikasikan itu kepada PDIP," pungkasnya.