Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat disebut bakal menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus HUT ke-22 PD pada 13-14 September 2023 mendatang.
Namun, belum diketahui apakah pada acara itu akan diumumkan koalisi pasca keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Nanti kita tunggu. Kita tunggu saja ke mana apakah ke Ibu Megawati dengan rumahnya PDIP atau ke Pak Prabowo dengan rumahnya Gerindra. Kita akan lihat, semua tokoh-tokoh yang kita hargai yang kita hormati," kata Waketum Partai Demokrat Benny K Harman kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).
Menurut Legislator Komisi III DPR RI itu, Partai Demokrat saat ini belum menentukan arah dukungan.
"Kami belum memutuskan ke mana, DPP dan Majelis Tinggi itu yang punya kewenangan untuk menentukan akan berkoalisi kerja sama politik dengan parpol mana akan ditentukan oleh Majelis Tinggi," sambungnya.
Soal peluang pembentukan koalisi baru, Benny membantah hal tersebut.
"Saya rasa enggak. Saya rasa paling mungkin itu adalah ke PDIP dengan Ibu Megawati sebagai episentrumnya atau Prabowo," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat secara resmi memutuskan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Andi Mallarangeng berdasarkan hasil sidang Majelis Tinggi Partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua MTP, di Puri Cikeas, Bogor pada Jumat (1/9/2023) petang.
"Majelis Tinggi Partai memutuskan Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," kata Andi.
Baca juga: PKS Berharap Demokrat Kembali ke Koalisi Perubahan, Ketua DPP PKB: Kami Welcome
Selain itu, Demokrat juga memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang diketahui beranggotakan PKS dan Nasdem.
Penarikan diri dari Koalisi Perubahan ini, kata Andi, lantaran telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibangun selama ini.
"Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," kata Andi.
Atas keputusan ini, Demokrat menegaskan mereka sudah bebas untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain dalam rangka membuat atau membangun koalisi di Pilpres 2024.
"Dengan demikian maka Partai Demokrat sudah bebas untuk membangun komunikasi dengan partai lain dalam rangka membangun koalisi menuju Pilpres 2024," katanya.