TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Dari hasil IKP itu Bawaslu mencatat 10 provinsi di Indonesia dengan kerawanan tertinggi isu netrlitas ASN.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan IKP ini punya tujuan sebagain insturmen pencegahan dini guna menekankan ketidaknetralan ASN di Pemilu dan Pilkada mendatang.

“Menjadikan IKP sebagai intstrumen proyeksi dan deteksi dini terhadap upaya pencegahan yang melekat,” kata Lolly dalam sambutannya pada Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu di Manado, Kamis (21/9/2023), yang ditayangkan langsung secara daring.

“Menjadikan IKP sebagai instrumen kita untuk melakukan mengkreasikan berbagai program supaya nanti tepat sasaran. Kalau sudah tau rawannya di mana, maka kita harusnya tau formula mencegahnya serti apa,” sambung Lolly.

Lolly melanjutkan pemetaan IKP ini menggunakan metode analisa yang tidak berbeda jauh dengan IKP yang sudah diluncurkan pada tahun 2022. Hanya spesifikasi isunya saja yang berbeda.

Di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan dan berpotensi terjadi di 22 provinsi. Sedangkan untuk di tingkat kabupaten kota berpotensi terjadi di 347 kabupaten kota.

Berikut 10 provinsi di Indonesia dengan kerawanan tertinggi isu netralitas ANS:

• Maluku Utara
• Sulawesi Utara
• Banten
• Sulawesi Selatan
• Nusa Tenggara Timur
• Kalimantan Timur
• Jawa Barat
• Sumatera Barat
• Gorontalo
• Lampung