News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Semangat Kedaulatan Juanda, Jika Politik Dinasti Diteruskan Tokoh Bangsa akan Terus Bergerak

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana sidang permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Mahkamah Konstiusi (MK), Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan batas usia capres-cawapres menjadi minimal 35 tahun dengan dua hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion yakni Suhartoyo dan Guntur Hamzah. Tribunnews/Jeprima

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Deklarator Juanda Usman Hamid menyebut reformasi kini kembali ke titik nol.

Usman Hamid mengatakan jika niatan mewujudkan politik dinasti terus dilanjutkan maka tokoh-tokoh bangsa akan terus bergerak melakukan perlawanan.

"Jika fenomena politik ini diteruskan kita akan bergerak terus. Akan terus kita gerakkan,” kata Usman, Jumat (20/10/2023).

Usman berharap dengan peringatan yang disampaikan para tokoh yang tergabung di Deklarasi Juanda ini, masyarakat akan tergerak.

“Mereka harus melihat masyarakat tidak bisa dibodohi terus menerus,” kata Usman.

Deklarasi para tokoh yang dilakukan di Juanda merupakan bagian dari mengingatkan sejarah tentang kedaulatan bangsa yang disampaikan Juanda melalui Deklarasi Juanda.

"Ada semangat untuk mengusung kembali semangat kedaulatan yang dulu digelorakan oleh Juanda,” kata Usman.

Deklarasi para tokoh yang dilakukan di Juanda ini, kata Usman, ingin menggerakkan dan mengingatkan masyarakat tentang adanya bahaya yang sangat serius yaitu menguatnya masalah politik dinasti yang kental dengan nepotisme.

“Seorang presiden memaksakan kehendaknya untuk mengistimewakan anaknya dalam mendapatkan jabatan publik, dan fasilitas bisnis dari kelompok oligarkhi,” kata Usman.

Hal yang lebih memprihatinkan lagi, kata Usman, upaya politik dinasti ini dilakukan lewat Mahkamah Konstitusi.

“Karena Ketua MK-nya adalah ipar dari Presiden Jokowi. Orang yang akan diuntungkan dari putusan MK adalah keponakannya. MK sebagai lembaga tertinggi penjaga konstitusi sudah disalahgunakan,” kata Usman.

Persoalan kemunduran demokrasi seperti ini, menurut Usman, bukan hanya pertama kalinya. Sebelumnya sudah ada kemunduran-kemunduran lainnya seperti ruang kebebasan yang menyempit, serangan terhadap suara kritis, menghilangnya oposisi politik, sampai melemahnya independensi aparat hukum.

Baca juga: Rocky Gerung Yakin Jokowi 99 Persen di Belakang Putusan MK yang Akomodasi Gibran

“Sehingga kita mengatakan reformasi kembali ke titik nol,” kata Usman.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini