TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Nusron Wahid menepis pernyataan ada ketua umum partai politik (parpol) mengaku kartu truf-nya dipegang penguasa.

Pernyataan itu sebelumnya dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut adanya tekanan kekuasaan terhadap beberapa partai politik.

Nusron mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Partai Golkar memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.

"Kami memilih Gibran karena memberikan kesempatan kepada anak muda agar memimpin bangsa Indonesia," kata Nusron dalam keterangannya, Senin (30/10/2023).

Nusron mengatakan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, melainkan karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.

"Bukan karena kartu truf, tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," ucapnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia mengatakan, justru hal itu sebaliknya.

"Justru, Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebaga calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya," ujar Nusron.

Nusron menilai tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Justru, Presiden Jokowi, katanya, ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.

Sebab menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai. 

"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat bukan petugas partai," pungkasnya.

Penjelasan Sekjen PDIP

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada ketua partai politik (parpol) mengaku kartu truf-nya dipegang penguasa.

Hal ini terkait pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Sebab, Gibran akhirnya lolos maju menjadi cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Hasto menyebut PDIP percaya bahwa Indonesia negeri di mana rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan.

“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan," kata Hasto dalam keterangannya dikutip pada Senin (30/10/2023).

Menurutnya, langkah Gibran menjadi cawapres Prabowo merupakan bentuk pembangkangan.

"Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," ujar Hasto.

Hasto juga menyebut ada ketua umum parpol yang menceritakan kepadanya jika kartu truf-nya dipegang.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang," ucapnya.

Selain itu, dia menuturkan ada juga yang bercerita mengenai kerasnya tekanan kekuasaan.

"Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ungkap Hasto.

Hasto menjelaskan saat ini PDIP sedang dalam suasana sedih, luka hati dan berpasrah kepada Tuhan.

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," tuturnya.

Sebab, dia menyebut PDIP sangat mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga.

"Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi," jelas Hasto.

"Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," sambungnya.