Baca tanpa iklan
4. Penjelasan Pangdam IX/Udayana
Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayjen TNI Harfendi juga mengatakan berkaitan dengan adanya anggota TNI dan Kapolri yang ada di lokasi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera parpol dikatakannya memang sesuai sop pengamanan RI 1.
“Di situ ada Dandim dan Kapolres Jadi mereka di situ melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP keamanan RI 1,” kata Pangdam.
Polda Bali melalui Kabid Humas Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menanggapi perihal baliho dan bendera yang diturunkan Satpol PP Bali tersebut.
Kombes Jansen menegaskan, penurunan tersebut tidak tebang pilih, baliho yang diturunkan tersebut juga bukan hanya milik partai tertentu.
"Satpol PP Provinsi Bali, sesuai tugas pokok fungsinya salah satunya mempunyai wewenang dalam hal tersebut, menurunkan hampir semua baliho dari semua partai peserta pemilu."
"Sekali lagi kami jelaskan, baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya baliho tertentu, tetapi semua diturunkan untuk dibersihkan dan ditertibkan, khususnya di sepanjang jalan Denpasar, Badung hingga Gianyar yang menjadi kunjungan kerja Bapak Presiden RI selama di Bali," ujarnya.
Ia mengatakan alasan baliho tersebut diturunkan, karena saat ini masih dalam tahap pendaftaran bacalon, juga dilakukan untuk memberikan suasana yang bersih.
"Alasan diturunkan, karena saat ini Pemilu masih memasuki tahapan pendaftaran Bacalon. Baliho bukan merupakan alat peraga kampanye. Bersih-bersih untuk menjaga keindahan dan tata kota di lokasi Kunjungan Kerja Presiden RI," ujarnya.
Baca juga: Klarifikasi soal Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Satpol PP: Baliho Gambar Jokowi-PSI Juga Dicabut
5. Reaksi PDIP Sikapi Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tindakan pencopotan baliho pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali menciderai rasa keadilan.
Aksi pencopotan ini terjadi saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja di Bali pada Selasa (31/10/2023).
Sebab, Hasto menjelaskan Komisi Pemilihan (KPU) RI sudah menetapkan peserta Pemilu 2024 dan pemasangan baliho merupakan bagian dari demokrasi.
"Oleh KPU sudah ditetapkan bersama peserta Pemilu dengan kemudian juga baliho, termasuk Pak Ganjar-Prof Mahfud, itu turun dan menciderai rasa keadilan," kata Hasto dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (1/11/2023).