Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemenko Polhukam menyampaikan terus memantau situasi di Papua terkait gelaran Pemilu 2024.

Hal ini terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang masuk dalam daftar potensi kerawanan Pemilu dan menjadi atensi Kemenko Polhukam.

"Ada 10 kerawanan dari penyelenggaraan pemilu itu yang nanti akan selalu kita ikuti perkembangannya, termasuk situasi yang ada di Papua," ucap Deputi Bidang Koordinasi Politik Kemenkopolhukam Dalam Negeri Mayjen TNl Heri Wiranto, usai rapat koordinasi Kemenko Polhukam bertajuk 'Menjaga Stabilitas Politik Hukum dan Keamanan pada Tahapan Pemilu 2024', di Jakarta Pusat, pada Selasa (21/11/2023).

Baca juga: KemenPPPA Minta Anak-anak Tak Dilibatkan dalam Kampanye Pemilu 2024

Heri mengatakan, Kemenko Polhukam akan terus memantau situasi di Papua melalui TNI dan Polri serta KPU.

"Dan ini tentunya kita akan memantau berdasarkan unsur-unsur yang ada di sana, ada Polda, kemudian Kodam, termasuk juga dari KPU yang ada di wilayah Papua," ucapnya.

Heri menjelaskan, sesuai tugasnya, desk koordinasi pemilu nantinya akan terus melakukan pemantauan.

"Ya sebenarnya desk koordinasi pemilu ini tugasnya melakukan pemantauan sekaligus meyakinkan serta memastikan situasi dan kondisi jelang pemilu. Di mana tahapan Pemilu itu dapat berjalan dengan baik, harapan kita begitu," tutur Heri.

Oleh karena itu, ia menjelaskan, hingga saat ini proses pemantauan terus berlangsung.

Hal itu dilakukan, kata Heri, guna memastikan pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik.

Baca juga: KSAL Pimpin Rakor Renaku II dan Apel Dansat, Bantuan Pengamanan Pemilu 2024 di DKI Lebih Diutamakan

"Sejauh ini kita masih memantau, memonitor perkembangan, dan mudah-mudahan selama pemilu berjalan dengan baik," kata Heri.

10 potensi kerawanan Pemilu

Heri Wiranto mengatakan, ada 10 potensi kerawanan pemilu akan diantisipasi karena berpotensi berpengaruh terhadap proses pelaksanaannya di 2024 mendatang.

"Pertama, pelaksanaan pemilu nanti kita akan memasuki puncak musim hujan, musim hujan yang cukup deras dan ini juga akan berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan (pemilu), dan ini perlu kita antisipasi bersama," ucap Heri.

Kedua yakni soal kesiapan personel pengamanan di daerah masing-masing. Diikuti, potensi terjadinya konflik sosial dan perusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Ramai soal Isu Liar Ijazahnya, Gibran Bantah, KPU Pastikan Dokumen Penuhi Syarat Daftar Pemilu

"Kedua dari kesiapan personel pengamanan didaerah masing-masing. Ini juga menjadi perhatian kita bersama, di pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan keseluruhan di beberapa wilayah, dan tentu memerlukan kesiapan khusus untuk pengamanan. Ketiga, konflik sosial dan pengerusakan fasilltas penyelenggaran Pemilu," jelas Heri.

Selanjutnya potensi kerawanan keempat, kata Heri, mengenai adanya gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), khususnya di beberapa wilayah Papua. 

Kelima, ia mengatakan, terkait adanya ancaman serangan siber terhadap sistem IT penyelenggara pemilu.

"Empat, gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminaI bersenjata (KKB) di beberapa wilayah Papua, dan ini tentu jadi perhatian khusus. Kelima dan tentu ancaman serangan siber terhadap sistem IT penyelenggara Pemilu," ucapnya.

Tak hanya itu, potensi kerawanan lainnya adalah ancaman bencana alam dan non bencana alam. Kemudian, potensi terjadinya gangguan kesehatan petugas penyelenggara pemilu.

"Ini menjadi isu yang cukup menarik. Pengalaman di tahun 2019 dimana kita menghadapi beberapa petugas penyelenggara Pemilu yang mengalami kondisi yang cukup memperihatinkan," ungkap Heri.

Baca juga: Mengenal Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024: Aturan Pemasangan hingga Larangannya

Adapun kerawanan lainnya menyangkut isu netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilu. Di antaranya, potensi permasalahan pemilu di luar negeri, potensi permasalahan distribusi logis pemilu di dalam negeri dan luar negeri. 

Heri menyampaikan, semua potensi kerawanan yang telah dipetakan itu akan menjadi catatan Kemeko Polhukam dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024.

"Semua itu catatan bagi kita semua, khususnya kami di Kemenpolhukam," tutur Heri.