Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum diminta untuk menindaklanjuti secara serius kebocoran 204 juta Data Pemilih Tetap (DPT) di dunia maya.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta berujar, jika ibiarkan tanpa solusi yang efektif maka dikhawatirkan hasil Pemilu 2024 menjadi tidak kredibel. Ia menyayangkan antisipasi yang dilakukan oleh Gugus Keamanan Siber belum berjalan sesuai harapan.
"Sumber kebocoran (204 juta DPT) adalah karena situs KPU diserang hacker. Perlu saya ingatkan, ini sudah masuk masa proses kampanye. Situasinya sangat penting dan mendesak untuk terselenggaranya Pemilu yang legitimate," ucap Sukamta dikutip Rabu (6/12/2023).
Baca juga: BSSN Berikan Hasil Investigasi soal Kabar Kebocoran Data Pemilih Milik KPU ke Bareskrim Polri
Sukamta menerangkan, selain hasil Pemilu menjadi tidak kredibel, isu kebocoran data berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan yang akan memecah belah bangsa. Sebab itu, sebutnya, investigasi yang tegas sekaligus komprehensif harus digelar demi penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil.
"Kami juga tidak ingin hasil perhitungan proses Pemilu itu dipengaruhi oleh hacker. Saya ingatkan itu bisa mengganggu kredibilitas hasil kerja KPU dan Pemilu. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi," ucap Sukamta.
Sukamta meminta seluruh stakeholder terkait berkomitmen kuat serta melakukan aksi nyata guna membenahi sistem keamanan maya, terutama berkaitan dengan aplikasi pemilu ini.
"Sehingga bebas dari malware dan tidak bisa ditembus lagi oleh hacker," terang Sukamta.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari berujar KPU sudah melaporkan masalah ini ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badar Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. KPU mengetahui informasi terkait adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak Senin (27/11/2023).
Baca juga: Roy Suryo Wanti-wanti Bocornya 204 Juta Data Pemilih Pemilu 2024 Bukan Hal Sepele
Data DPT diketahui bocor, setelah Jimbo mengunggah di laman BreachForums, tempat untuk menjual hasil peretasan. Jimbo membagikan 500 ribu data sampel yang berhasil didapatkannya dari situs KPU. Jimbo juga menyertakan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ guna memverifikasi kebenaran data yang didapatkan.
Dalam unggahan tersebut, Jimbo juga menyebutkan bahwa total ada 252 juta data yang didapatkan, yang beberapa isinya berupa data duplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, ada sekitar 204.807.203 data unik yang didapatkan.