Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pakar Lingkungan Hidup, Alexander Sonny Keraf mendukung pihak manapun yang memiliki visi misi melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal tersebut merupakan upaya terbaik menyelamatkan ibu kota Indonesia di masa mendatang.
Termasuk halnya calon presiden (Capres) 2024 yang mendukung perwujudan Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Saya sudah menyuarakan pemindahan ibu kota ini sejak 2010 sebagaimana visi Bung Karno di masa lampau. Dari sisi lingkungan, ibu kota negara harus pindah karena Jakarta terancam akan tenggelam,” ujar dia, Sabtu (9/12/2023).
Baca juga: Ikuti Jejak Ganjar, Prabowo dan Cak Imin Akan Berkampanye di IKN
Seperti diketahui, pemindahan ibu kota sudah jauh-jauh direncanakan di zaman Bung Karno.
Rencana tersebut baru dirintis di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kini, satu di antara Capres 2024, Ganjar Pranowo, bertekad meneruskan rencana tersebut dan mewujudkan pemindahan ibu kota negara sesuai undang-undang.
Komitmen Ganjar, selain karena tegas ingin melaksanakan undang-undang, tetapi juga memiliki satu garis ideologi dengan Bung Karno dan Jokowi.
Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahudin Uno bahkan melihat sosok Ganjar sangat mirip dengan figur Jokowi.
“Ganjar itu sosok Jokowi versi 3.0. Paling mirip dengan Pak Jokowi dari segi pendekatan, yang sangat dekat dengan rakyat, blusukan, sat-set, cepat geraknya, saya menyebutnya Jokowi 3.0. Pak Ganjar ini adalah versi Pak Jokowi 2024," katanya.
Kendati mendukung kelanjutan IKN, Sonny memberikan beberapa catatan kritis kepada Ganjar ke depan.
Pembangunan IKN harus dilakukan multi years, dipersiapkan dengan baik, perencanaan yang matang terutama memastikan pembangunannya ramah lingkungan.
Karena itu, rekomendasi dia adalah menghentikan deforestasi dan mengembalikan hutan sebagai fungsi utamanya, baik sebagai klimatologis untuk pengatur iklim, hidrologis untuk air, menyumbang udara bersih, sumber pangan, dan sumber energi.
“Pembangunan IKN harus dipastikan benar-benar green, smart city dan dirancang untuk bisa sampai 100 tahun ke depan. Jangan sampai dibangun lalu beberapa tahun kemudian diubah lagi."
"Bangunan-bangunannya ramah lingkungan, tata kelola air, transportasi ramah lingkungan, dan ada hutan kota yang luas,” katanya.
Dia melanjutkan, selain green city dan zero emission, IKN harus menjadi episentrum pembangunan baru supaya ada pergeseran aktivitas ekonomi, bisnis, dan birokrasi ke luar Jawa.
Pembangunan IKN juga harus mengedepankan inklusivitas, dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal.
"Penduduk lokal jangan sampai tersingkir dan menjadi penonton. Ke depan bakal terjadi konflik horizontal," tegas dia.
Pendapat Sonny tersebut sebenarnya pernah diungkapkan Direktur Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, dalam salah satu serial podcast Bambang Widjojanto.
Syahganda mengatakan, selama ini Indonesia sudah dikenal tidak pro terhadap lingkungan.
“Kita senang sekali eksploitasi besar-besaran batubara, nikel, merusak daerah yang tidak bisa direcovery, merusak populasi besar. Jokowi tidak punya konsentrasi ke lingkungan, tidak punya pemihakan ke situ,” katanya.
Prabowo akan Lanjutkan Proyek IKN
Tak hanya Ganjar, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto pun akan melanjutkan proyek IKN jika terpilih jadi Presiden.
Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono.
“Komitmen Prabowo-Gibran jelas, 100 persen Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan. Ini demi masa depan bangsa dan sudah menjadi amanat konstitusi," kata Budisatrio dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (25/11/2023).
Keponakan Prabowo ini mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan.
Sebab, IKN adalah langkah strategis dan visioner yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.
Menurutnya, Jokowi sudah meletakkan sebuah fondasi untuk memulai pemerataan pembangunan di Indonesia.
Budisatrio menilai hal tersebut bisa dipandang sebagai sebuah kebijakan politik strategis bahwa Indonesia sudah memulai keluar dari pola pikir yang Jawa-sentris.
Momentum IKN, kata dia, harus dilihat sebagai momentum fokus pembangunan berbasis pertumbuhan yang merata.
“Kedepannya, Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Timur dan Nusantara tidak disebut lagi sebagai daerah, tapi sebagai Ibukota," ucap Budisatrio.
Budisatrio meyakini perhatian dunia internasional akan mengarah pada IKN, ditambah lagi investasi akan masuk sehingga ekonomi bisa tumbuh secara cepat.
"Coba bayangkan dampaknya kepada Indonesia Timur. Inilah titik mula sebuah pemerataan," ujarnya.
Budisatrio menegaskan, komitmen Prabowo-Gibran melanjutkan IKN adalah amanat konstitusi.
Di mana, DPR telah sepakat dan mengesahkan Revisi undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.
Sehingga, dia menuturkan siapapun yang menjadi presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan UU tersebut.
(Tribunnews.com/Chrysnha, Fahmi Ramadhan)