Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketiga capres dinilai masih belum menunjukan komitmen terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM.
Hal ini disampaikan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) atas debat perdana yang berlangsung Selasa (12/12/2023) malam.
"Kami pun tidak menemukan visi besar dalam penegakan HAM, padahal dalam sistem negara presidensialisme, otoritas-kewenangan yang diberikan presiden sangatlah besar," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dinilai hanya berfokus pada prinsip negara hukum yang tidak ditegakan sesuai kepentingan kekuasaan, fenomena pelaporan kepada aparat yang tidak ditindaklanjuti dan peristiwa 21-23 Mei 2019 lalu.
Sementara dalam paparan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, KontraS tidak cukup bisa menangkap gagasan.
Prabowo dirasa hanya banyak bercerita soal kisahnya berkarir sebagai prajurit, bahkan tidak menyentuh tema yang seharusnya.
Sedangkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berangkat dari permasalahan di berbagai daerah di Indonesia seperti akses kesehatan, hak atas pekerjaan, sampai hak atas fasilitas pendidikan. Lebih jauh, Ganjar menyebut soal intimidasi terhadap kebebasan berekspresi, serta pemerintahan bersih serta akomodatif.
Berdasarkan pemaparan visi misi dalam segmen pertama debat, Dimas menegaskan, pihaknya menilai ketiga capres tidak menunjukan komitmennya soal memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia, lewat sejumlah langkah strategis.
Sebagai informasi, debat perdana capres mengangkat tema pembahasan ihwal pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.
"Berdasarkan debat yang sudah berlangsung, secara umum, KontraS menilai bahwa momentum ini kurang maksimal untuk menggali isi kepala para capres karena waktu pemaparan yang terbatas dan isu HAM belum sepenuhnya dibahas secara substansial," pungkas Dimas.