Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Dewan Pakar Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Bambang Widjojanto, merespons soal kritik Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, soal debat capres, Selasa (12/12/2023) kemarin.
Diketahui, Nawawi menilai debat capres tak menyodorkan gagasan yang berarti soal pemberantasan korupsi.
Nawawi bahkan mengaku menyesal menghadiri undangan debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU ) RI itu.
Menanggapi hal tersebut, Bambang pun meminta Nawawi untuk mendengarkan kembali secara cermat debat perdana kemarin.
"Kalau Pak Nawawi sebagai pimpinan KPK mendengarkan dengan sangat cermat ada (gagasan Anies soal pemberantasan korupsi)," ujar Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).
Menurut mantan pemimpin KPK itu, Anies menawarkan tiga gagasan soal pemberantasan korupsi.
Baca juga: Pakar Komunikasi Politik Sebut Citra Gemoy Prabowo Seolah Luntur Saat Debat Perdana Pilpres
Pertama, penambahan penghargaan untuk aktor yang membantu membongkar perkara korupsi.
"Itu tidak pernah dilakukan sebelumnya, adalah peningkatan hadiah pemburu koruptor,” kata Bambang.
Kedua, Anies juga bakal memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini mandek di DPR RI.
Ketiga, Bambang menuturkan Anies juga menawarkan pembentukan lembaga integritas untuk mengawasi para pejabat.
"Sebenarnya kami mengusulkan apa yang kami sebut office of integrity. Itu belajar dari Malaysia, jadi untuk menjaga integritas tuh enggak bisa sekadar menandatangani pakta integritas," ujarnya.
Nawawi Pomolango sebelumnya mengaku kecewa karena dalam debat perdana capres tak ada konsep pemberantasan korupsi yang ditawarkan dari ketiga capres.
Padahal, debat pertama kemarin mengusung tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
Nawawi bahkan sempat menyentil acara debat capres perdana kemarin layaknya debat kusir.
"Semalam, saya ikut juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres," ujar Nawawi dalam peringatan Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).
Nawawi mengaku kurang puas dengan gagasan yang disampaikan ketiga capres terkait gagasan pemberantasan korupsi.
Baca juga: Ditanya Perasaannya usai Debat Capres, Anies: Tadi Malam Saya Tanya soal Perasaan Tidak Dijawab
"Capek-capek dari sini (acara Hakordia) saya bela-belain ke sana, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak yang bisa ditawarkan oleh beliau (tiga capres)," katanya.
Menurut Nawawi, dalam debat itu para capres hanya berjanji akan memberantas korupsi.
Namun, tidak menjelaskan bagaimana implementasi yang jelas dan rigid mengenai konsep yang mereka maksud.
"Bahasanya ya, hanya berantas korupsi gitu, menguatkan KPK. Tapi seperti apa (implementasinya) enggak ada juga," ujarnya.
Nawawi pun mengaku menyesal menghadiri undangan semalam, terlebih ia harus menerjang macetnya Jakarta.
"Saya jadi nyesal kenapa harus bermacet-macet semalam," tutur Nawawi.
Saat ini, kata Nawawi, hanya tersisa optimistisme terhadap perubahan di tubuh KPK.
"Kalau sisa optimisme yang tersisa, yang saya katakan tadi, integritas insan-insan KPK saya yakini itu masih ada," ujarnya.
Gagasan Anies soal Korupsi di Debat Capres
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan ada empat cara yang mesti dilakukan untuk menangani korupsi.
"Koruptor dijerakan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan, satu," kata Anies dalam debat capres, Selasa (12/12/2023).
Anies juga mengatakan, Undang-undang KPK harus direvisi.
"Kedua, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali," sambung Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga ingin pemberantasan korupsi melibatkan masyarakat secara luas, bukan hanya aparat penegak hukum.
"Ketiga, memberikan imbalan atau reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh Undang-undang."
"Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi," jelasnya.
Anies juga mengatakan, standar etika untuk pimpinan KPK harus tinggi.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Suci Bangun DS)