Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) diisi koleganya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
PT TMI sempat berpolemik karena diduga menjadi perusahaan yang mengurusi pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).
Awalnya, Hasto mengkritisi meningkatnya anggaran belanja alat utama sistem persenjataan luar negeri (alutsista) Kementerian Pertahanan sebesar 25 miliar dolar AS atau setara Rp 386 triliun pada 2024.
Sebab, peningkatan anggaran tersebut dilakukan di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok rakyat.
"Emangnya kita mau perang? Sehingga rakyat ditakut-takuti bahwa kita pengen perang, kita perlu senjata yang hebat," kata Hasto saat mengunjungi Pasar Jaten Kampung Jawi, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).
Hasto lalu menyinggung ada penyalahgunaan kewenangan oleh Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam pengadaan alutsista.
"Padahal, di dalam pengadaan senjata banyak kajian-kajian yang mengatakan, pembetukan PT Teknologi Militer Indonesia diisi kroni-kroni beliau, sehingga ada dugaan terhadap penyalahgunaan kewenangan dari Menhan," ujarnya.
Sehingga, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD ini menilai, Prabowo berbeda dengan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Maka ini menunjukkan programnya berbeda. Kalau Pak Jokowi turun ke rakyat. Kalau Pak Prabowo pilih pinjam hutang luar negeri untuk beli senjata. Padahal kita tidak perang," ucap Hasto.
Baca juga: Sebut Terlalu Sempit, Komisioner Bawaslu Minta Debat Tak Lagi Digelar di Kantor KPU RI
Sementara bagi Ganjar-Mahfud, kata dia, yang harus diperangi adalah korupsi, kemiskinan hingga kebodohan.
"Perangnya bagi Ganjar-Mahfud adalah perang terhadap korupsi, perang terhadap kemiskinan, perang terhadap kebodohan agar kita bisa lebih hebat dari negara tetangga kita seperti Singapura," ucapnya.
Juru bicara (Jubir) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap pernyataan Hasto tendensius.
"Apa yang disampaikan Mas Hasto agaknya, sangat tendensius, seolah tak paham kerja keuangan negara, penuh dengan pesan kebencian semata," ucap Dahnil saat dikonfirmasi, Minggu.
Dahnil menjelaskan, APBN berbasis kinerja. Menhan menyampaikan rencana kerjanya termasuk belanja alutsista kemudian dibahas bersama Bappenas dan Kemenkeu.
"Bila disetujui maka akan dianggarkan oleh Menkeu dan Menkeu yang akan mengalokasikan sumber uang dan pembiayaannya. Bukan Menhan. Jadi itu keputusan bersama atas izin Presiden tentunya," ucapnya.
Dia menegaskan, kesepakatan kenaikan anggaran itu karena saat ini TNI mesti diperkuat melalui alutsista yang layak dan modern.
"Mengingat ancaman terhadap pertahanan negara semakin tinggi seiring kondisi geopolitik dan geostrategis yang sangat rawan dan dinamis," ungkap Dahnil.
"Justru, Pak Prabowo banyak menyelamatkan keuangan negara dari bancakan para mafia, diawal-awal kepemimpinan beliau di Kemhan," sambungnya.