News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Kampanye Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Siapkan Lima Arah Kebijakan Luar Negeri

Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) seusai acara 45 Hari Menuju Kemenangan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Sabtu (30/12/2023). (Ibriza)

TRIBUNNEWS.COM  – Masa kampanye Pilpres 2024 tak disia-siakan masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Berbagai program dan terobosan pun disampaikan serta berseliweran sejak kampanye dimulai.

Sejumlah sektor pun disasar, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga kebijakan luar negeri

Adapun pasangan calon presiden wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merumuskan lima arah kebijakan politik luar negeri untuk menghadapi tantangan global namun tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

"Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi, hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita harus menjalin hubungan dengan banyak negara yang saling menguntungkan dan tidak saling menindas,” ujar Ganjar beberapa waktu lalu.

Dalam lima arah kebijakan luar negeri, Ganjar dan Mahfud berupaya menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, mencapai kemandirian energi, memperkuat kedaulatan maritim, menjadi pusat "safe haven" industrialisasi, dan melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Krisis pangan merupakan ancaman global yang perlu segera diatasi.

Menurut estimasi FAO, pada 2022 ada sekitar 735,1 juta orang yang mengalami kelaparan di berbagai belahan dunia, setara dengan 9,2 persen dari total populasi global.

Jumlah itu sedikit turun dibanding 2021. Namun, jika dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya kondisi kelaparan global pada 2020 lebih buruk.

Di tengah krisis tersebut, Ganjar optimistis Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia.

Terlebih jika melihat negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, India, dan Tiongkok.

Baca juga: Timnas AMIN Ajak Pendukung Anies-Muhaimin Tak Ceritakan Kejelekan Capres-Cawapres Lain

Ganjar menekankan pentingnya memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan, terutama dalam situasi konflik atau perang.

Dalam menyelesaikan permasalahan energi, Ganjar mengatakan bahwa Indonesia harus meningkatkan produksi energi, terutama pengunaan energi terbarukan.

Sebagai negara tropis dengan karakteristik geografis kepulauan, Indonesia memiliki potensi aneka energi terbarukan (hidro, surya, angin, dan arus laut) yang besar.

Berdasarkan Buku Statistik EBTKE, total potensi energi hidro di Indonesia mencapai 94,47 GW.

Adapun total potensi energi surya dan angin masing-masing mencapai 207,9 GW dan 60,64 GW.

Kebijakan energi terbarukan di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.

UU tersebut mengamanatkan bahwa penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) wajib ditingkatkan oleh pemerintah pusat dan daerah, sesuai kewenangannya.

Hal ini sejalan dengan peta jalan global untuk mengatasi krisis iklim dan mencapai target nol emisi pada 2060.

Adapun kebijakan soal kedaulatan maritim, Ganjar berencana untuk memberikan nama Indonesia kepada pulau-pulau terluar.

“Ini salah satu cara untuk melindungi pulau Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain,” kata Ganjar.

Ganjar juga akan menggandakan anggaran pertahanan laut dan memperkuat patroli maritim untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Ia juga akan bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Kebijakan yang keempat, Ganjar ingin menjadikan Indonesia sebagai "safe haven" industrialisasi.

Menurut Ganjar, perang dagang antara AS dan Tiongkok telah mengganggu rantai pasok dan membuat investor khawatir.

Indonesia harus menyambut peluang dan menjadi hub alternatif. “Di sinilah peran diplomat dibutuhkan,” ujarnya.

Penyiapan sumber daya manusia juga penting.

Sekolah-sekolah vokasi disiapkan untuk menyambut lapangan kerja yang baru.

“Ini yang saya lakukan di Jawa Tengah dengan membangun sekolah vokasi,” kata Ganjar.

Sedangkan kebijakan kelima, Ganjar berkomitmen untuk melindungi WNI di luar negeri.

Sejauh ini ada 18.820 kasus perlindungan WNI di luar negeri.

Ganjar mengatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara sahabat untuk mencegah terjadinya kejahatan dan diskriminasi terhadap WNI.

Selain itu persoalan diaspora, sebanyak 60% persen diaspora ingin kembali ke Indonesia.

Masalahnya, menurut Ganjar, di Indonesia belum banyak tersedia karier untuk menampung keahlian mereka.

“Ini yang harus kita pecahkan, libatkan mereka dalam riset dan inovasi.”

Ganjar juga mengatakan perlunya peraturan visa yang resprokal.

Menurut Henley Passport Index, ada 76 negara yang membebaskan visa atau hanya membutuhkan Visa on Arrival atau eTA (Electronic Travel Authority) untuk turis asal Indonesia.

“Targetnya Indonesia bisa bebas visa di 120 negara,” katanya.

Ganjar berkeyakinan bahwa melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat membangun kemandirian, keberlanjutan, dan kepentingan nasional yang lebih kuat di tingkat global.

Ia menekankan pentingnya diplomasi yang berkelanjutan dan peran diplomat yang lebih aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah bilateral dan multilateral demi kepentingan bersama.

Program Kerja Ekonomi Anies-Cak Imin

Capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (27/11/2023). (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow)

Pasangan Anies-Cak Imin menuangkan program kerja dalam bidang ekonomi di poin Agenda Misi 2 yaitu "Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global".

Berikut beberapa program ekonomi Anies-Cak Imin:

Ada program pengentasan kemiskinan yang bakal dilakukan Anies-Cak Imin untuk strategi ekonominya.

Adapun beberapa caranya adalah perbaikan bansos, pemberian insentif, ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, hingga membentuk kelembagaan sistem jaminan sosial.

Selain itu, adapula program untuk penciptaan lapangan kerja dengan cara menciptakan 15 juta lapangan kerja baru, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, penurunan porsi pekerja informal, hingga pelibatan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek pemerintah.

Baca juga: Masih Bisa Diubah, KPU Diminta Angkat Isu Perempuan dan Anak dalam Tema Debat Capres Cawapres

Anies-Cak Imin juga berfokus untuk memperkuat ekonomi Indonesia dengan berfokus dalam ekonomi maritim dan kelautan.

Adapun beberapa cara yang bakala mereka lakukan yaitu melaksanakan revolusi Agromaritim dengan memfasilitasi pasar dan harga jual, mendorong kerja sama riset kemaritiman, meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis hasil laut, hingga pembangunan rumah layak bagi keluarga nelayan.

Sementara di sektor ekonomi digital, Anies-Cak Imin memiliki beberapa strategi yang bakal idlakukan seperti penataan ulang lembaga riset, peningkatan belanja riset, pemberian insentif, pengoptimalan peran BUMN dalam implementasi hasil riset nasional.

Anies-Cak Imin juga bakal memperkuat sektor koperasi dan UMKM dengan cara pengoptimalan peran koperasi, mempermudah pendirian koperasi dan UMKM, hingga memudahkan akses pendanaan untuk koperasi dan UMKM.

Program Kerja Ekonomi Prabowo-Gibran

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyapa pendukungnya saat konsolidasi pendukung di Sentul Intenational Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/12/2023). Dalam konsolidasi pendukung yang bertajuk 'Waktunya Indonesia Maju' tersebut, Prabowo dan Gibran memberikan gagasan dan visi-misinya kepada pendukungnya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Program kerja di sektor ekonomi dair Prabowo-Gibran tertuang dalam Asta Cita 3 dengan judul "Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur".

Prabowo-Gibran menawarkan soal penciptaan lapangan kerja lewat kewirausahaan.

Adapun cara yang bakal mereka tempuh antara lain mendorong angkatan kerja 18-24 tahun menjadi karyawan tetap, penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, perketatan masuknya tenaga kerja asing, hingga dorongan digitalisasi UMKM.

Selain itu, di sektor industri kreatif, Prabowo-Gibran menawarkan Kartu Usaha Startut untuk pengembangan bisnis berbasis teknologi dan inovasi.

Baca juga: Ganjar soal Model Debat Capres, Singgung Minimnya Waktu Sampaikan Gagasan

Kemudian, adapula perkuatan konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menunjang industri kreatif.

Prabowo-Gibran juga menawarkan pendorongan pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital demi pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Di sisi regulasi terkait ekonomi, Prabowo-Gibran memiliki program untuk menegakkan aturan soal Hak Cipta dan Hak Intelektual hingga pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Mereka juga memiliki program pembentukan Bank Wakaf demi mendorong ekonomi berbasis syariah.

"Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasiskan syariah dengan dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid serta penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf," demikian tertulis dalam program kerja ekonomi Prabowo-Gibran.

Program Kerja Ekonomi Ganjar-Mahfud

Kolase foto pasangan capres cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (kolase Tribunnews.com/ist)

Program kerja Ganjar-Mahfud di sektor ekonomi tertuang dalam poin misi ketiga yaitu "Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah" dan poin keempat yakni "Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi".

Pada poin misi ketiga, Ganjar-Mahfud memberikan sub poin judul yaitu Pembangunan Adil dan Merata serta Bahagia dan Sejahtera.

Dari sub poin judul Pembangunan Adil dan Merata, ada beberapa rencana ekonomi yang bakal dilakukan Ganjar-Mahfud yaitu:

- Pelipatgandaan dana desa berkualitas.
- Penyediaan 40 peresen tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur serta alokasi 50 persen anggaran belanja jasa pemerintah dan BUMD untuk koperasi UMKM.
- Memperbanyak pasar baru dan revitalisasi pasar tradisional.
- Pengintegrasian tempat tingal dan tempat kerja dengan sarana transportasi.
- Sinergi pertumbuhan antara kota dan desa.
- Penuntasan reforma agraria.
- Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Papua.
- Penyejahteraan masyarakat adat.
- Memperkuat SDM hingga akselerasi infrastruktur di wilayah perbatasan dan tertinggal, terpencil terluar atau 3T.
- Anak muda memperoleh kemudahan akses untuk mengembangkan usaha.

Baca juga: Sebut Terlalu Sempit, Komisioner Bawaslu Minta Debat Tak Lagi Digelar di Kantor KPU RI  

Kemudian rencana ekonomi dalam sub poin berjudul Bahagia dan Sejahtera yaitu:

- Pembangunan rumah hunian baru atau renovasi sebanyak 10 juta hunian yang bersifat terjangkau dan bertempat di pusat perekonomian.
- Peningkatan kesejahteraan hingga perlindungan bagi buruh
- Pembentukan program kesejahteraan dengan pemberian kerja sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja.
-Kesetaraan upah hingga pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
- Perbaikan kampung kumuh di desa dan kota.

Ganjar-Mahfud juga memiliki program percepatan pembangunan ekonomi dengan cara:

- Pembukaan 17 juta lapangan kerja baru.
- Penciptaan lingkungan kerja yang mendukung usaha ultra mikro dan UMKM.
- Janji pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7 persen.
- Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Peningkatan produksi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan domestik.
- Industrialisasi 5.0 dengan sinergi dari inovasi hingga hilirasisas SDA.
- Pemaksimalan pelaku ekonomi kreatif lewat dukungan berubpa pendampingan, permodalan, hingga memperbanyak infrastruktur creative hub di setiap daerah.
- Pembangunan ekonomi sektor pariwisata dengan target 30 juta wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia pada tahun 2029.
- Pemerataan infrastruktur.
- Integrasi pengiriman logistik dengan pengoptimalan SloC dan ALKI sebagai jalur perdagangan internasional.
- Ketersediaan pangan yang terjaga dan terjangkau.
- Dukungan infrastruktur bagi petani, peternak, dan nelayan.
- Membangun industri pangan
- Penghentian alih guna lahan agar lahan subur dan produktif.
- Penyejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
- Mendorong penguatan jasa pelayanan keuangan syariah.
- Mendorong ekspor produk halal dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasok industri halal.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Yohanes Liestyo Poerwoto)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini