News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Pengamat Menilai Keamanan Papua Lebih Penting Dibahas di Debat Capres Dibanding Laut Cina Selatan

Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Garudea Prabawati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersama calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat calon presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat ketiga Pemilu 2024 diikuti tiga capres dengan tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan internasional, dan Geopolitik. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN | Pengamat Politik Universitas Nasional Selamat Ginting menilai masalah Keamanan Papua lebih penting dibahas di Debat Capres dibanding Laut Cina Selatan.

TRIBUNNEWS.COM - Debat calon presiden (capres) ketiga Pilpres 2024 telah digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (7/1/2024).

Kali ini yang menjadi peserta debat adalah para capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Meski telah terlaksana dengan baik, ada satu hal yang disayangkan dari pelaksanaan debat capres semalam, yakni soal masalah keamanan Papua yang tak ikut dibahas dalam debat capres.

Padahal tema debat capres ketiga ini adalah tentang pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting.

Menurut Ginting, kondisi keamanan Papua adalah masalah keamanan yang nyata yang harus diatasi di Indonesia.

Untuk itu Ginting merasa masalah keamanan Papua ini seharusnya lebih dibahas secara dalam oleh para capres dibanding masalah Laut Cina Selatan.

"Padahal hakekat ancaman kita adanya di situ, bukan di persoalan Laut Cina Selatan, itu masih potensi. Tapi di Papua adalah hakikat nyata di depan mata," kata Ginting dilansir Tribun Jakarta, Senin (8/1/2024).

Lebih lanjut Ginting menilai, dalam debat capres semalam Anies dan Ganjar lebih mementingkan untuk membahas tupoksi yang ada di Kementerian Pertahanan.

Mengingat salah satu capres yakni Prabowo Subianto hingga kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Baca juga: 7 Hal Menarik Debat Ketiga Pilpres: Prabowo Vs Anies soal Data, Ganjar Ogah Terima Ajakan Capres 2

Tak hanya itu, penjelasan para capres juga dinilai terlalu melebar karena membahas persoalan Palestina.

Ginting pun meminta agar para capres ini tidak lupa untuk fokus mengurus masalah di Papua.

"Jadi sampai lupa fokus Papua. Padahal ini (Papua) amanat sejak Belanda menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat (RIS), persoalan Papua akan diselesaikan satu tahun kemudian yakni 1950 tapi sampai sekarang belum," terang Ginting.

Ginting menambahkan, seharusnya momen debat capres ini bisa digunakan para capres untuk membahas penguatan diplomasi luar negeri.

Terutama diplomasi dengan negara maju untuk membahas pengamanan di Papua.

"Padahal debat ini bisa juga membicarakan diplomasi-diplomasi kita yang lemah di negara-negara terutama Inggris dimana upaya mengisukan Papua merdeka kan dari Inggris, tapi sayang dalam debat ini sama sekali tidak dibahas soal Papua," pungkas Ginting.

Baca juga: Soal Debat Capres Terkait Pertahanan, TPN: Isunya Pak Prabowo Malah Jadi Panggung Mas Ganjar 

Tanggapi Debat Capres soal Pertahanan, Pengamat Militer Nilai Pentingnya Pembenahan Alutsista

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menanggapi hasil debat Capres yang membahas tema pertahanan, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu (7/1/2024) malam.

Wanita yang akrab disapa Nuning itu setuju dengan pendapat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait restrukturisasi TNI.

"Pak Ganjar malam tadi tampil prima. Beberapa hal apa yang disampaikan dibenarkan oleh Pak Prabowo. Pak Ganjar menyampaikan dalam restrukturisasi TNI yang diutamakan TNI AL dan TNI AU itu betul karena risiko tinggi bagi para pengawak alutsista," kata Nuning melalui pesan singkatnya, Senin (8/1/2024).

Menurutnya, ketidakprimaan alutsista bisa membuat semakin banyak Anumerta prajurit di usia muda.

Baca juga: Jokowi Kritik Debat Ketiga Pilpres: Menyerang Personal, Tidak Mengedukasi Masyarakat

Mereka anak bangsa yang harus kita lindungi seharusnya.

Pembenahan alutsista TNI, kata Nuning terbagi ke dalam dua program untuk alutsista yang dimiliki sebelum Minimum Essential Force (MEF) ditetapkan pemerintah dan setelah MEF berjalan.

Alutsista sebelum MEF dibenahi untuk mempertahankan life cycle agar tetap dapat digunakan sesuai pasokan rantai logistik dan keahlian prajurit TNI yang mengawaki Alutsista tersebut.

"Dari analisa Operation Reaearch biasanya pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang Maximin, yaitu yang maksimal dan semua kondisi minimal," ujarnya.

Sedangkan alutsista yang pengadaannya setelah MEF berlaku, dikatakan Nuning maka pembenahannya diutamakan untuk interoperability dan communability.

Baca juga: Prabowo Ajak Diskusi soal Pertahanan di Luar Debat, Anies: Harus di Forum Terbuka

Pembenahan yang bersifat interoperability agar seluruh alutsista ketiga matra dapat digunakan secara terintegrasi.

"Contohnya meskipun jenis alat komunikasi yang diadakan oleh masing-masing angkatan berbeda tetapi tetap terintegral ke dalam sistem komunikasi ketika operasi gabungan digelar," katanya.

Pembenahan yang bersifat communability ini bertujuan agar suku cadang dan atau logistik alutsista yang diadakan oleh suatu angkatan dapat memenuhi kebutuhan angkatan lainnya.

Contoh suku cadang tank milik Angkatan Darat dapat digunakan oleh panser Korps Marinir.

Amunisi meriam kaliber 40 mm Angkatan Laut dapat mendukung kebutuhan pesawat tempur Angkatan Udara.

Baca juga: Soroti Adu Data Dalam Debat Pilpres 2024, Analis Lab 45: Menarik Jika Prabowo Bisa Sajikan Data Lain

"Menggunakan Operation Research, maka pembenahan Alutsista tersebut dituntut mencapai level yang Minimax, yaitu yang minimal dari semua kondisi maksimal," tuturnya.

Lebih jauh Nuning berpendapat pada prinsipnya pembenahan alutsista sebelum MEF ditujukan untuk efisiensi sedangkan pembenahan alutsista setelah MEF ditujukan untuk optimalisasi (efektif dan efisien).

Pembenahan Alutsista TNI setelah MEF membutuhkan profesionalitas prajurit TNI dari ketiga angkatan yang terintegrasi.

"Artinya, sistem pendidikan dan latihan (Diklat) prajurit TNI harus dibenahi sesuai dengan operational requirement dan technical specification alutsista yang diadakan setelah MEF," tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Pengamat Sayangkan Debat Capres Tak Bahas Masalah Keamanan di Papua.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Muhammad Zulfikar)(Tribun Jakarta/Elga Hikari Putra)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini