TRIBUNNEWS.COM - Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mendukung adanya sanksi bagi pejabat publik yang tidak jujur dalam melaporkan LHKPN-nya.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam kesempatannya di acara Paku Integritas Capres-Cawapres dan KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (17/1/2024).

“Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, karena itu saya dukung LHKPN ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN tidak jujur, semua kekayaan harus dilaporkan,” kata Prabowo.

Dengan strategi tersebut, Prabowo meyakini bahwa Indonesia bisa melompat jauh lebih tinggi menjadi negara maju melalui kehendak politik atau political will.

Baca juga: Prabowo Ingin Gaji Pejabat di RI Naik tapi Ditindak Sekerasnya Bila Korupsi

“Paling inti, pendekatan sistemik. Sesudah sistem diperbaiki dengan political will tindak sekerasnya yang menyimpang,” lanjut Prabowo.

Prabowo pun mengatakan adanya m korupsi itu bisa menggagalkan Indonesia menuju negara maju.

“Korupsi bisa gagalkan Indonesia, tingkat meningkat jadi negara maju itu yang bisa kita capai, negara kita sangat kaya, potensial sangat-sangat mungkin melompat jadi negara yang hebat,” tutupnya. (**Fina**)

Baca juga: Prabowo: Korupsi Rusak Kehidupan Bangsa, Bahayakan Keselamatan Negara