Baca tanpa iklan
"Patut dicontoh oleh aparatur negara lainnya, bahkan termasuk presiden sekalipun, untuk mundur dari jabatannya ketika terlibat langsung dalam kontestasi politik dan berkampanya," tutur Hasanuddin, Rabu.
Ia pun berharap sikap Mahfud MD bisa diikuti kontestan pemilihan presiden (pilpres) lainnya.
Diketahui, dua kontestan pilpres masih mengisi kursi jabatan publik sampai saat ini, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo; dan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan.
"Tentu rawan terjadi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik, seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota," kata Hasanuddin.
"Saat ini juga sudah terlihat negara tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, perangkat desa dikumpulkan dan sebagainya," imbuhnya.
Fahri Hamzah
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, turut berkomentar soal rencana Mahfud MD mundur dari kabinet.
Awalnya, Fahri menganggap tak pantas bagi Mahfud MD mengkritik Presiden karena masih duduk di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Baca juga: Sentil Menteri Jadi Timses dan Pakai Fasilitas Negara, Mahfud MD: Dosa Politik Racuni Anak Muda
Karena itu, Fahri menyarankan agar Mahfud MD keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya.
"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ujar Fahri, Selasa.
"Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari (kabinet) Pak Jokowi. 'Saya mau menegakkan hukum, tapi saya dihambat oleh Presiden', ngomong gitu dong," tambahnya.
Meski demikian, Fahri menilai sampai saat ini Mahfud masih menikmati menjabat sebagai Menko Polhukam.
"Dia masih menikmati itu juga (jabatan), enggak boleh ya," tukasnya.
PDIP
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyinggung komitmen Megawati Soekarnoputri saat berkomentar mengenai rencana Mahfud MD.
Hasto mengungkapkan Megawati sudah berpesan kepada kader PDIP yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya.