Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengkritisi pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye untuk pasangan calon (paslon) tertentu.

Jazilul menilai pernyataan kepala negara itu betujuan untuk melanggengkan kekuasaan, dengan memihak kepada paslon tertentu.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Elite PKB: Tanda Kepanikan

Ada pun, putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres, mendampingi Prabowo Subianto di pilpres 2024.

"Bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya akan melanggengkan kekuasaan pihak tertentu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Kendati demikian, PKB yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), tak khawatir dengan pernyataan kepala negara.

Baca juga: Jokowi: Presiden Boleh Loh Berkampanye, Boleh Loh Memihak

Sebab, PKB bersama rekan koalisinya yakni NasDem dan PKS berkoalisi dengan rakyat.

Terlebih, menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, rakyat sudah semakin cerdas mana pemimpin yang layak memimpin Indonesia.

Sebab itu, Gus Jazil menyerukan rakyat untuk menyelamatkan demokrasi, dan mencegah pemilu yang curang.

"Bagi pasangan AMIN, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat. Kami minta semuanya untuk pukul kentongan untuk membangunkan kesadaran menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Menurut Presiden setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut Presiden sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Gerindra Setuju, Contohkan Obama Dukung Hillary

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.