Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, enggan berkomentar ketika disinggung terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
Sebelumnya, Jokowi menyatakan pandangannya, bahwa setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.
Presiden mengatakan, sebagai pejabat boleh berkampanye, bukan hanya Menteri, tapi juga Presiden.
Hal tersebut, disampaikan Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Merespons hal tersebut, Sri Sultan HB X tak banyak memberikan komentar.
"Saya tidak bisa punya komentar, kan saya bisa komentar untuk diri saya sendiri saja," katanya setelah menggelar pertemuan secara tertutup dengan calon presiden (capres) nomor urut 01, Anies Baswedan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Rabu (24/1/2024), dilansir TribunJogja.com.
Meski demikian, Sri Sultan HB X menegaskan dirinya tetap netral pada Pilpres 2024.
Bahkan, kata Sri Sultan, ia tidak memengaruhi pilihan istri dan anak-anaknya saat Pemilu 2024.
"Saya ini sama istri, sama anak, tidak tidak pernah saya arahkan. Karena dia punya hak sendiri secara hak asasi, untuk menentukan pilihan," ucap Sri Sultan HB X.
Sultan juga tidak mempermasalahkan jika anak atau istrinya ada yang tidak memilih saat Pemilu 2024.
"Nyoblos silakan, enggak silakan. Itu urusan dia (anak dan istri), istri saya pun tidak tahu apa yang saya pilih. Bagi saya, itu hak individu-individu," ungkapnya.
Baca juga: Soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Berpihak saat Pemilu, CALS: Pentingnya Larangan Politik Dinasti
Sebagaimana diketahui, Sri Sultan HB X telah menerima kunjungan dari tiga calon presiden (Capres) 2024.
Calon presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mengunjungi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Rabu (24/1/2024).
Sementara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, lebih dulu bertemu Sultan HB X di kompleks Kepatihan, pada Rabu (27/12/2023).