Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menjawab pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep yang menyebut kebijakan bantuan sosial (bansos) lebih bermasalah saat pandemi Covid-19 lantaran dikorupsi.
Untuk diketahui, kasus korupsi bansos saat pandemi Covid-19 sempat membuat eks Menteri Sosial (Mensos) yang juga kader PDIP, Juliari Batubara harus mendekam di penjara.
Dia divonis 12 tahun penjara dan dihukum membayar uang pengganti Rp 14,5 miliar oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat buntut kasus ini.
Hasto mengatakan Juliari sudah ditahan dan tengah menjalani hukumannya setelah terbukti melakukan korupsi bansos pandemi Covid-19.
Dia juga menegaskan dalam proses hukum yang dijalani Juliari, tidak ada intervensi dari PDIP.
“Kan sudah ada proses hukum, enggak ada perlindungan. Dan nggak ada fungsi-fungsi elektoral di situ, nggak ada intervensi dari kami atas proses hukum,” tuturnya dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Hasto menegaskan yang menjadi persoalan atas adanya intervensi proses hukum dan secara khusus terkait adanya kepentingan sekelompok orang soal penyaluran bansos kepada masyarakat.
“Yang menjadi persoalan kan kalau ada intervensi dalam hukum, dengan menggunakan kekuasaan, bahkan menggunakan bansos,” tuturnya.
Baca juga: Pengamat Nilai Pembagian Bansos Bisa Berdampak pada Elektoral Paslon yang Didukung Presiden
Di sisi lain, Hasto menantang PSI untuk terbuka terkait pembiayaan kampanye selama Pemilu 2024.
“Kalau enggak, kita pertanggungjawabkan saja, cek laporan keuangannya. Dan mari kelompok-kelompok pro demokrasi, kami aja untuk menghitung, berapa baliho-baliho dari PSI, berapa dana yang dilaporkan, berapa anggotanya.”
“Nah, ini mumpung, kita hitung, lalu kalikan, dari mana dananya itu. Itu sudah menyangkut hukum dan etik,” tuturnya.
Hasto menilai tidak mungkin pembiayaan kampanye PSI diperoleh hanya berasal dari iuran anggota.
Dia menduga jumlah alat peraga kampanye (APK) tidak sesuai dengan jumlah kader PSI.
Jawab Sindiran Anies-Ganjar soal Bansos, Kaesang: Menurut Saya Lebih Bermasalah saat Dikorupsi
Sebelumnya, Kaesang menanggapi sindiran capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat debat capres terakhir pada Minggu (4/2/2024).
Kaesang mengungkapkan sebenarnya bansos memang harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu.
Hanya saja, Kaesang menyebut bansos menjadi masalah ketika justru dikorupsi saat pandemi Covid-19.
“Mungkin saat ini (pembagian bansos) dipermasalahkan. Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat (pandemi) Covid-19 dikorupsi,” tuturnya.
Di sisi lain, jawaban Kaesang ini disampaikannya saat Ganjar menanyakan kepada Anies soal bansos yang disorot lantaran bermasalah hingga diklaim pihak-pihak tertentu.
Anies pun menjawabnya dengan mengungkapkan bahwa seharusnya bansos diberikan sesuai kebutuhan si penerima dan bukan kepentingan si pemberi.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim)
Artikel lain terkait Pilpres 2024