Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Di tengah derasnya kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), calon wakil presiden 03, Mahfud MD, justru mengaku menerima laporan adanya semacam operasi untuk menekan para rektor yang belum menyatakan sikap.
Mahfud mengatakan, para rektor itu diminta untuk menyatakan sikap yang bertolak belakang dengan kampus lain yang belakangan ini masif mengkritik pemerintah.
Hal itu diungkap Mahfud MD saat acara 'Tabrak Prof' di Koat Kopi, Depok, Sleman, Senin (5/2/2024) malam.
"Saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat."
"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, sikap yang berbeda, didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid baik dan sebagainya," kata Mahfud, Senin malam.
Kemunculan operasi itu hampir bersamaan dengan deklarasi yang dilakukan kampus lain setelah UGM.
"Sesudah UGM muncul lalu bermunculan jadwal tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya belum berkumpul untuk deklarasi," ucapnya.
Meski demikan, Mahfud mengatakan ada beberapa rektor yang kemudian membuat pernyataan sesuai pesanan itu.
Namun, sebaliknya, ada pula yang menolak tawaran itu. Yakni rektor dari Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang.
"Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan sesuai dengan yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada juga rektor yang menolak, yaitu rektor Universitas Soegijapranata, Semarang," kata Mahfud.
"Dia menyatakan, didatangi oleh seseorang yang mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid baik, dan sebagainya," lanjutnya.
Baca juga: Sivitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, Cak Imin Singgung Sinyal Merah dan Vonis Rakyat
Meski begitu, dia menyebut kampus tidak takut dengan tekanan semacam itu.
Saat ini, menurut Mahfud, bahkan sudah 59 perguruan tinggi, dan selanjutnya akan terus mengalir setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika.
"Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan seperti itu," kata Mahfud disambut teriakan para hadirin.