Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Utama Politik BRIN Prof Dr R Siti Zuhro memandang maraknya guru-guru besar, akademisi, intelektual, hingga mahasiswa yang melakukan unjuk rasa terkait proses pemilu adalah peringatan agar penegakan hukum dalam proses pemilu dihormati.

Ia memandang adanya peringatan keras baik dari intelektual, akademisi, praktisi, pegiat demokrasi, pegiat pemilu, pakar hukum, pakar pemerintahan, pakar politik, pakar sosial, pakar budaya, pakar ekonomi, dan juga mahasiswanya harus dipertimbangkan secara serius.

Hal tersebut disampaikannya usai Diskusi Publik bertajuk Menjaga Api Demokrasi Tetap Menyala di Jakarta pada Kamis (8/2/2024).

"Jadi menurut saya, ini yang harus dipertimbangkan secara serius untuk menghentikan cara-cara kotor, cara-cara yang negatif, cara-cara yang melanggar hukum, dan cara-cara yang katakan menghalalkan semua cara tadi. Itu tidak boleh," kata dia.

Baca juga: Andi Adriansyah Akui Pentingnya Kehadiran Guru Besar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di UMB

"Jadi ini kita memberikan peringatan sebetulnya agar penegakan hukum dalam proses pemilu itu betul-betul dihormati," sambung dia.

Mahasiswa Turun Ke Jalan

Diberitakan sebelumnya, mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Rabu (7/2/2024) sore.

Mereka menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aksi terus berlanjut hingga malam hari.

Massa aksi juga melakukan aksi bakar sejumlah spanduk caleg dan capres.

Selain itu, massa aksi turut membakar ban bekas yang sudah disiapkannya.

Akibat aksi tersebut beberapa arus lalu lintas di kawasan Harmoni menjadi macet.

Massa mahasiswa berdemo dengan menyuarakan 4 tuntutan, yaitu:

1. Makzulkan Presiden Jokowi

2. Boikot parpol yang tak mendukung pemakzulan Presiden Jokowi.

3. Desak para menteri mundur dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin

4. Menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan.

Terdapat 10 isu yang mereka soroti yakni pemilu curang, KKN, konflik agraria, monopoli SDA, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kekerasan aparat, dan produk hukum bermasalah.

Massa berangkat dari Tugu 12 Mei di depan kampus Trisakti di Grogol. Mereka memakai jaket almamater kampus masing-masing.

Sivitas Akademika Berbagai Kampus Bersuara

Diberitakan sebelumnya, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Petisi dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM pada Rabu (31/1/2024).

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” kata dia dikutip dari website resmi UGM.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

Aksi tersebut kemudian diikuti oleh sivitas akademika berbagai kampus-kampus ternama lainnya.

Berikut ini di antaranya sejumlah sivitas akademika dari berbagai kampus serta organisasi masyarakat yang juga telah bersuara:

1.UGM 31 Januari 2024

2.UII 1 Februari 2024

3.Universitas Khairun Ternate 1 Februari 2024

4.Unand 2 Februari 2024

5.UIN Sunan Kalijaga 2 Februari 2024

6.UNHAS 2 Februari 2024

7.Universitas Lambung Mangkurat 2 Februari 2024

8.Universitas Atma Jaya 2 Februari 2024

9.UI 2 Februari 2024

10.UMY 3 Februari 2024

11.UAD 5 Februari 2024

12.Universitas Sanata Dharma 12 Februari 2024

13.APMD 6 Februari 2024

14.UNPAD 3 Februari 2024

15.Universitas Muhammadiyah Babel 2 Februari 2024

16.UIN Syarif Hidayatulah Jakarta 5 Februari 2024

17.Universitas Pendidikan Indonesia 5 Februari 2024

18.UNAIR 5 Februari 2024

19.LP3ES 3 Februari 2024

20.Persatuan Gereja-gereja Indonesia 1 Februari 2024

21.UMS 5 Februari 2024

22.Universitas Janabadra Jogja 5 Februari 2024

23.Universitas Brawijaya 5 Februari 2024

24.Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia 3 Februari 2024

25.STF Driyarkara 5 Februari 2024

26.Universitas Islam Malang (Unisma) 3 Februari 2024

27.Institut Pertanian Bogor 3 Februari 2024

28.Universitas Trunojoyo Madura 7 Februari 2024

29.Universitas Negeri Jakarta 6 Februari 2024

30.Universitas Sriwijaya Palembang 4 Februari 2024