Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Utama Politik BRIN Prof Dr R Siti Zuhro menanggapi soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak akan berkampanye dalam Pilpres 2024.

Menurutnya masyarakat berharap presiden betul-betul berkomitmen untuk tidak berkampanye baik terselubung atau secara terang benderang.

"Ya, publik, masyarakat luas mengharapkan bahwa Pak Joko Widodo itu betul-betul berkomitmen, memiliki konsistensi untuk sungguh-sungguh tidak melakukan kampanye. Baik terselubung maupun secara terang benderang," kata Zuhro usai Diskusi Publik bertajuk Menjaga Api Demokrasi Tetap Menyala di Jakarta pada Kamis (8/2/2024).

"Itu yang kita harapkan supaya kompetensi kontestasinya, supaya tahapan-tahapan pemilu itu dilalui oleh tiga paslon yang benar-benar adil. Jadi istilahnya itu setara, mereka tiga paslon itu harus juga mengalami satu kompetisi yang setara, tidak salah satu yang ibaratnya dimenangkan," sambung dia.

Baca juga: Megawati Buka-bukaan soal Menteri PDIP Tidak Mundur dari Kabinet Jokowi, Singgung Etika dan Moral

Menurut dia apabila presiden ternyata berpihak atau melakukan kampanye maka hal itu akan mengaburkan atau mendegradasi kualitas pemilu.

Padahal masyarakat mengharapkan pemilu yang berkualitas, berkeadaban, berintegritas dan damai.

"Dan itu yang kita khawatirkan, karena sekali presiden menunjukkan keberpihakan ataupun melakukan kampanye baik terselubung atau bahkan transparan, ini yang akan mengganggu stabilitas politik kita, dan itu ancaman bagi persatuan Indonesia, dan sangat serius sebetulnya," kata dia.

"Karena lalu dua pasangan calon lainnya yang notabene tidak didukung itu akan tentu menggugat pemilu ini. Jadi kalau kecurangan ini menumpuk, ini akan digugat oleh tentunya tidak hanya paslon, tapi juga masyarakat luas," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut berkampanye pada Pilpres atau Pemilu 2024.

Sebelumnya beredar kabar Presiden akan turun berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres.

"Yang bilang siapa," kata Jokowi di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara pada Rabu (7/2/3024).

Presiden mengatakan bahwa pernyataannya beberapa waktu lalu hanya menjelaskan bahwa ada aturan seorang Presiden boleh memihak atau berkampanye. Bunyi aturan tersebut bahkan pernah ia tunjukkan kepada publik.

"Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya, bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," katanya.

Meskipun diperbolehkan undang-undang untuk berkampanye, Jokowi mengaku tidak akan mengambil kesempatan tersebut.

"Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," pungkasnya.