Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Hans Jeharut menilai hasil quick count atau hitung cepat bukan sesuatu yang tabu lagi bagi masyarakat.

Menurut dia, quick count selalu digunakan setiap kali penyelenggaraan pemilu baik itu tingkat Pilpres, Pilkada maupun Pileg. 

“Saya kira masyarakat kita sudah terbiasa menunggu quick count dengan harap-harap cemas maka apa yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga survei dengan metedologi mereka itu harus kita terima,” ucap Romo Hans dalam podcast bersama Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf dan Sekretaris PP Muhammdiyah Prof Muti di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (14/2/2024).  

Romo Hans, imam gereja Katolik, mengatakan bahwa quick count dapat menjadi satu pelajaran politik supaya revovery bisa berjalan cepat.  

Baca juga: Tokoh Agama Ajak Masyarakat Kawal Pemerintahan Baru Setelah Proses Pemilu 2024 Berakhir

Terlebih masa kampanye dari para kandidat Pemilu 2024 ini tergolong singkat hanya 70 hari.

“Tetapi di dalam 70 hari itu ketegangannya lumayan sehingga setelah pencoblosan suara yang berjalan dengan aman dan baik apapun hasilnya pun harus dihormati,” ungkapnya.

Dalam podcast ini, selain Romo Hans, turut berdiskusi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Romo Hans  sepakat bahwa hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan diumumkan nanti pada Maret 2024.

Siapapun hasil dari pemilu pilpres adalah pilihan rakyat yang harus dihormati dan pemilu adalah forum kedaulatan rakyat.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti sepakat dengan pernyataan Romo Hans.

Menurutnya, ketika pemerintah berada pada jalan yang benar harus diberikan dukungan tetapi lain hal apabila menyimpang dari konstitusi.

“Kita sebagai warga negara yang kritis tentu itu semua tanggung jawab kita dan juga keadaban kita sebagai bangsa,” tukas Prof Mu’ti.

Kepada yang menang, dia berharap agar saat mendapatkan amanah nanti tidak memeberikan cek kosong.

Lebih lanjut, setelah pencoblosan ini sudah saatnya negara kembali cooling down kembali kepada aktivitas masing-masing.

“Tetaplah rukun dengan tetangga, tetaplah rukun dengan sejawat dan kemudian menatap Indonesia lima tahun yang akan datang dengan presiden yang baru,” paparnya.

Transparan Terbuka

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan pandangan positif terkait penyelenggaraan pemilu 2024.

Hasil pengamatannya di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Pasuruan tidak ada perbedaan.

Menurut dia, kerja dari saksi-saksi independen hingga masyarkaat setempat turut serta dalam penghitungan surat suara.

Gus Ipul meyakini proses yang berjalan sejak pagi bisa dilihat oleh siapapun.

“Saya kira mekanismenya sama transparan dan terbuka, kita daftar lalu mengantre kemudian dipanggil dan mencoblos Pilpres dan Pileg,” katanya.

Dirinya mengatakan sudah pernah merasakan mengikuti langsung pemilihan langsung di tingkat Piwakot hingga Pilgub.

“Saya merasakan sistem pemilu kita ini dirancang untuk terus menekan kecurangan,” kata Gus Ipul.

Dia mengakui tidak gampang di zaman sekarang membuat kecurangan dalam pemungutan suara karena seluruh proses bisa disaksikan di TPS.

Dan apabila ada kecurangan itu salah satu tempat pembuktiannya di TPS.

“KPU itu sudah sangat transparan sejak awal mulai dari rekrutmen KPPS kemudian juga bagaimana transisi logistik, oleh karena itu saya setuju mari kita terima ini kalau dianggap ada kecurangan harus ditunjukkan lewat bukti tidak boleh dengan prasangka,” pungkasnya.