Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi siap mengamankan jalannya aksi demontrasi yang digelar oleh Relawan Ganjar-Mahfud di kawasan Jakarta Pusat pada Senin (19/2/2024).

Dalam pengamanan, nantinya akan ada ribuan personel polisi yang akan disiagakan untuk mengawal jalannya aksi yang menolak hasil Pemilu 2024 itu. 

"1.978 personel disiapkan untuk melayani dan mengamankan apabila ada aksi," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi, Senin (19/2/2024).

Aksi tersebut rencananya akan berawal di kawasan Patung Kuda. Setelah itu, massa akan melakukan long march ke Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

Meski begitu, Susatyo mengatakan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi masih bersifat situasional dengan melihat perkembangan di lapangan.

"Situasional (rekayasa lalu lintas)," katanya.

Relawan Ganjar-Mahfud Akan Gelar Demo

Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar-Mahfud berencena menggelar demonstrasi dari Bundaran Patung Kuda hingga Kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2024) besok.

Adapun rencana aksi itu menyusul penolakan mereka terhadap hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai penuh kecurangan.

"Jadi besok itu jam 10.00 WIB akan turun ke Patung Kuda kemudian longmarch ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan anda geruduk Bawaslu," kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

Lebih lanjut Burhan mengklaim, bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024.

Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut.

"Pada prinsipnya kita menolak hasil daripada Pilpres saat ini karena terlihat secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemilu kali ini dan itu menguntungkan paslon 02," kata dia.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya.

Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika Petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil Pemilu tak digubris oleh Bawaslu.

Baca juga: Tolak Hasil Pemilu 2024, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Aksi Demo Geruduk Kantor Bawaslu Hari Ini

"Apabila penguasa tidak mengindahkan, KPU dan Bawaslu tidak mengindahkan petisi kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah gerakan moral maka seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pergerakan," pungkasnya.

Di sisi lain, sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Antar Relawan, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digelar 14 Februari 2024 lalu.

Adapun hal itu mereka tuangkan dalam sebuah petisi yang dinamakan Petisi Brawijaya dan disampaikan di Jalan Brawijaya VIII No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

Adapun isi 'Petisi Brawijaya' tersebut yakni:

1. Menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan

2. Meminta kepada KPU yang dibentuk kemudian oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara Jurdi, khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini

3. Memprotes keras Deklarasi Kemenangan Paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan Quick Count sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbayak. Hal ini secara nyata nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat

4. Meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud

5. Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.