Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, partai politik (parpol) yang bersama Presiden Jokowi--seperti Partai Golkar--adalah yang paling diuntungkan dari hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Di sisi lain, parpol yang berada di luar pendukung paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, akan memanfaatkan hak angket untuk meningkatkan posisi tawar, yang seolah-olah tersandera Jokowi dan mendukung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Ungkap Alasan Pelanggaran Pemilu Lebih Tepat Diselidiki Hak Angket DPR
Berkaca pada hak angket Bank Century tahun 2009, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), parpol pendukung pemerintahan seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar juga mendukung hak angket.
Hak angket digulirkan Tim 9 untuk mengungkap pencairan dana talangan (bailout) Rp 6,76 triliun ke Bank Century.
"Misalnya, Golkar akan mengadang, tapi mungklin begitu diputuskan mau atau tidak mau terlibat juga. Dalam konteks terlibat itu boleh jadi melakukan banyak pertanyaan, aktivitas bertanya, tetapi itu bisa jadi strategi tawar menawar pada Jokowi, yang kalau sebelumnya dilihat seperti tersandera Jokowi dan boleh jadi situasinya sekarang berbeda," kata Ray melansir kanal Youtube Kaisar TV, Minggu (25/2/2024).
Dikatakan, pada saat angket Century digulirkan, Partai Golkar, PKS, dan PAN adalah pendukung pemerintahan SBY.
Hak angket Bank Century didukung oleh seluruh fraksi yang berada di DPR yakni 9 fraksi kala itu.
Sejauh ini, Ray meyakini dua fraksi di DPR yakni PDI-P dan PKS akan mendukung hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Namun, parpol pendukung paslon 01 telah menyatakan akan mendukung hak angket tersebut.
Baca juga: Sederet Penolakan Koalisi Pendukung Prabowo soal Wacana Hak Angket di DPR, Dorong Proses Lewat MK
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, mendukung kubu koalisi 03 yang mewacanakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Dikatakan, pengajuan hak angket merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai.
"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Lebih lanjut, Koalisi Perubahan akan mendukung secara natural pengajuan hak angket itu.
Surya Paloh menghormati langkah Anies Baswedan sebagai calon presiden di Koalisi Perubahan, yang beberapa waktu lalu merespons positif wacana yang digulirkan Ganjar tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, telah berkomunikasi dengan para sekjen di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS.
Menurutnya semangat mereka senada seperti yang dikatakan oleh Anies soal hak angket.
"Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDI Perjuangan sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya," kata Taslim di NasDem Tower, Jakarta (22/2/2024).