Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - PDI Perjuangan (PDIP) disebutkan berpotensi menjadi pihak oposisi atau di luar pemerintahan apabila pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024.
Merespons kemungkinan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tak memberikan jawaban apakah PDIP akan menjadi oposisi atau bergabung dalam pemerintahan selanjutnya.
Hasto hanya menegaskan, saat ini, tahapan Pemilu 2024 belum selesai atau masih berlangsung.
Pihaknya, kata Hasto, kini tengah mencermati berbagai kejanggalan yang muncul.
"Ini rekapitulasi masih dilakukan, kita mencermati, termasuk temuan hari ini kan temuan yang sangat luar biasa, temuan bagaimana IT dari KPU sengaja dimatikan," kata Hasto saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Namun, sebelumnya, Hasto pernah mengatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi untuk menjalankan tugas check and balance, jika pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah pada Pilpres 2024.
Hasto lantas menjelaskan, berkaca pada kepemimpinan dua periode Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.
Sehingga, kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan serta implementasinya, dibutuhkan check and balance.
Hasto juga menegaskan, menjadi oposisi adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP setelah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi."
"Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.
Baca juga: NasDem Siap Jadi Oposisi? Begini Jawaban Surya Paloh
Hasto menambahkan, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP juga akan berjuang lewat jalur partai.
Kemudian, jalur ketiga yang akan ditempuh PDIP adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi, yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.
“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dari sejumlah lembaga survei dan real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, bahwa perolehan suara Prabowo-Gibran mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pengamat Nilai PDIP dan PKS Bakal Jadi Oposisi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memprediksi PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi oposisi pemerintahan 2024-2029.
"Bagi PDIP, menjadi oposisi tunggal tidak jadi soal, meskipun membaca komposisi yang ada, setidaknya Koalisi Perubahan masih mungkin akan berada di oposisi, utamanya PKS," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Senin (26/2/2024).
Dedi pun mengatakan, PDIP cenderung sulit untuk bergabung bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal tersebut, kata Dedi, kemungkinan disebabkan karena hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tidak baik dengan para penyokong Prabowo-Gibran, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Jokowi sendiri.
"Dan PDIP sudah miliki catatan panjang jika mereka tidak berkuasa, maka oposisi," ujarnya.
Sementara PKS, menurut Dedi, terkesan lebih mandiri, terbukti mereka tidak mendukung Prabowo di Pilpres 2024 ini.
"Dan bagi PKS oposisi lebih menarik, faktanya ia kian meningkat dalam perolehan suara, dan itu bisa saja imbas independensi PKS," imbuhnya.
Presiden Jokowi Buka Suara
Presiden Jokowi juga turut angkat bicara mengenai wacana PDIP yang akan menjadi pihak oposisi dalam pemerintahan selanjutnya itu.
Namun, Presiden Jokowi enggan untuk berkomentar lebih.
Ia hanya mengatakan, hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada PDIP.
"Ya ditanyakan saja kepada beliau beliau yang ada di PDIP," kata Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Jenderal Soedirman di Jalan Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).
(Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku/Taufik Ismail)