Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petinggi Partai NasDem angkat bicara soal hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Dari dua petinggi partai menyatakan pendapatnya masing-masing.

Yang pertama, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan partainya masih menunggu penghitungan suara yang sedang digelar oleh KPU. Setelah itu, pihaknya baru akan memutuskan apakah setuju dengan hak angket atau tidak.

"Nasdem jelas mengambil sikap kita menunggu dulu penghitungan. Kita akan merespons bagaimana ungkapan masyarakat ketidakpuasan terhadap penyelanggaraan pemilu ini baik yang disuarakan oleh masyarakat luas misalnya juga unsur kampus, maka kita menghormati itu semuanya," kata Sugeng di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2024). 

Sugeng mengatakan hak angket sejatinya mudah untuk digulirkan oleh DPR RI. Sebab, hanya membutuhkan tanda tangan dari 25 orang anggota DPR RI dari fraksi yang berbeda.

"Toh untuk angket itu kan relatif mudah sebetulnya 25 orang beda fraksi, cukup dua fraksi saja lantas, menandatangani untuk setuju angket lalu mengajukan kepada pimpinan DPR," katanya.

"Tergantung pimpinan DPR apakah pimpinan DPR akan merespons usulan minimal 25 anggota yang beda fraksi tadi lantas digelar sidang paripurna yang dihadiri minimal separuh dari anggota DPR," sambungnya.

Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan nantinya partai NasDem bakal segera memutuskan sikap setelah 20 Maret 2024. 

"Setelah 20 Maret, kita betapa pun menghormati penghitungan KPU ini penyelanggara pemilu," jelasnya.

Berbeda dengan Sugeng, Ketua DPP NasDem, Taufik Basari menyatakan pihaknya siap untuk mendukung pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024.

"Kalau Partai NasDem sejauh ini kita siap dan akan menjadi bagian dari hak angket," ujar Taufik.

Sebab itu, Taufik mengungkapkan kini fraksinya sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota NasDem di DPR RI. Hal ini bagian dari keseriusan NasDem untuk mendukung hak angket.

"Saat ini kita sedang mempersiapkan juga tanda tangan tanda tangan dari setiap anggota fraksi partai NasDem. Sehingga tidak perlu diragukan lah posisi dari Partai NasDem," tukasnya.

Sebagai informasi, saat ini baru tiga parpol yang secara terbuka setuju dengan bergulirnya hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Pengajuan itu disampaikan saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2024). 

Tiga parpol itu adalah PDIP, PKS dan PKB. Sedangkan yang tidak setuju dengan hak angket adalah Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Baca juga: Berbeda dengan PDIP, PKS dan NasDem, PPP Nyatakan Belum Bersikap Soal Hak Angket Pemilu 2024

Sementara itu, PPP masih belum memutuskan terkait setuju atau tidaknya hak angket Pemilu 2024.