Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Momen bakar ban turut mewarnai aksi penolakan pemilu curang yang digelar oleh beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Dalam pantauan Tribunnews di lokasi, aksi bakar ban tersebut dilakukan oleh massa aksi sebanyak dua kali.

Di tengah aksi bakar ban itu, ada segelintir massa yang merasa tidak setuju. Mereka berkelakar kalau yang seharusnya dibakar adalah gedung yang menjadi lokasi aksi, dalam hal ini gedung DPR RI.

"Harusnya Gedungnya yang dibakar, kenapa bakar ban, ngebul (asap) doang ini," kata beberapa massa aksi saling bersahutan.

Dalam pantauan Tribunnews di lokasi, massa aksi mulai membakar ban sekitar pukul 13.15 WIB dengan menggunakan setidaknya 5 tumpuk karet ban.

Seketika itu juga asap hitam pekat membumbung tinggi di ruas jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gerbang Gedung DPR/MPR RI.

Aksi bakar ban itu dilakukan bertepatan dengan adanya orasi pemakzulan atau mendesak mundurnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai telah abai terhadap nilai demokrasi.

Mereka mengkritisi Pemilu 2024 ini yang dinilai penuh kecurangan. Tak hanya itu, mereka juga meminta DPR RI untuk melaksanakan hak angketnya terkait pemilu curang ini.

"Presiden Jokowi telah curang, terlalu banyak kelicikan keculasan kebohongan," kata orator aksi.

Baca juga: Beda Sikap Oposisi Soal Hak Angket di Paripurna: PDIP dan PKS Interupsi, NasDem & PPP Tak Bersuara

Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 15.43 WIB api merah masih berkobar di tumpukan ban tersebut, tak hanya itu asap hitam tebal masih membumbung ke langit.

Dengan adanya aksi ini, aparat kepolisian yang berjaga langsung menutup ruas jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR RI yang mengarah ke Slipi, Grogol.

Dalam pantauan, pihak kepolisian hanya menyisakan ruas jalan Transjakarta untuk melintas.

Sementara itu, untuk ruas jalan tol terpantau padat merayap atas adanya aksi ini.

Sebagai informasi, aksi tersebut digelar bersamaan dengan agenda rapat paripurna para anggota DPR RI dalam pembukaan masa sidang IV tahun 2023-2024.

Dalam tuntutannya, massa aksi menyayangkan terkait proses Pemilu khususnya Pilpres 2024 ini terendus kecurangan.

Massa aksi meyakini kalau apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Ramai Anggotanya Interupsi Hak Angket, Pimpinan DPR Sebut Ada Syarat yang Harus Dipenuhi

Atas hal itu, mereka meminta dan mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket perihal kecurangan pemilu.

"Para anggota DPR yang kami hormati, laksanakan hak angket kalian, tolak pemilu curang, rezim telah membohongi rakyat," kata seorang orator di atas mobil komando.

Tak hanya itu, setidaknya ada 15 poin yang dituntut massa aksi dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi tersebut.

Termasuk di antaranya yakni mereka menolak kenaikan sembako yang belakangan ini melejit.

"Tolak kenaikan sembako, telah merugikan rakyat," ujar orator lagi.

Adapun 15 poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini adalah:

1. Makzulkan Jokowi Penjahat Demokrasi

2. Adiki Jokowi dan kroni-kroninya pengkhianat rakyat

3. Hapuskan dinasti politik

4. Adili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi jahat dengan penjahat demokrasi

5. Tolak hasil Quick Count menyesatkan

6. Audit forensik sistem IT KPU

7. Tolak hasil pemilu curang

8. Laksanakan hak angket DPR-MPR RI terkait pemilu curang

9. Usut tuntas grand desain pemilu curang terstruktur, sistematis dan masif

10. Diskualifikasi Paslon pilpres yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif

11. Audit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran pemilu 2024

12. Tolak kelangkaan dan kenaikan harga beras

13. Tolak kenaikan harga cabai

14. Tolak kenaikan harga sembako

15. Tolak rencana kenaikan harga BBM dan kebutuhan rakyat lainnya.