Soal Pernyataan Sandiaga Uno, Waketum PPP Sebut Partainya Masih Fokus Kawal Perhitungan Suara

Laporan Wartawan Tribun Network, Glery Lazuardi

 
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi mengaku hingga saat ini partainya masih fokus mengawal suara untuk memenangkan PPP di Pemilu 2024. Sehingga belum menentukan arah kebijakan partai ke depannya.

“Saya atas nama Waketum DPP PPP meluruskan berbagai informasi statement yang mengarah kepada kebijakan PPP ke depan. Bahwa soal hak angket, bergabung ke pemerintahan baru, dan lainnya belum diputuskan. Sebab, kebijakan itu ada di Ketum,” tutur Rusli, Jumat (15/3/2024).

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Kader PPP Dilarang Berkomentar soal Hak Angket

Rusli menyebut, untuk menentukan arah kebijakan partai maka diperlukan beberapa mekanisme, seperti rapat pengurus harian, musyawarah kerja nasional, dan lainnya.

“Tentu ada mekanisme partainya, melalui rapat dan musyawarah. Kemudian nanti kebijakan tetap ada di Ketum,” tegasnya.

Rusli pun menanggapi pernyataan Sandiaga Uno selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP yang mengaku siap akan ikut ke dalam pemerintahan selanjutnya.

“Pak Sandiaga harus fokus kepada tugasnya, bagaimana mengawal pemenangan PPP. Sebagai Ketua Bappilu Pak Sandiaga memiliki Tupoksi atau tugas yang tidak bisa keluar yaitu untuk memenangkan Pemilu sampai tuntas. Sehingga soal hak angket dan lainnya yang dibicarakannya tidak mengatasnamakan partai,” pungkasnya.

Pandangan Pribadi

Adapun Sandiaga Uno sebelumnya sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengaku siap untuk ikut ke dalam pemerintahan baru selanjutnya.

Namun, hal tersebut merupakan pernyataan yang bersifat pribadi bukan sikap partai. 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP ini menuturkan, kesiapan untuk bergabung dengan pemerintahan baru sesuai dengan posisi partainya yang setia berada di barisan pendukung pemerintah.

"Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia; dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa," kata Sandi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dilansir Kompas.com Senin (26/2/2024).

"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," imbuhnya.

Kendati begitu, dia mengaku belum ada pertemuan atau pembicaraan tertentu untuk membahas hal tersebut.

Ia menyatakan, saat ini kasih fokus bekerja sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Belum lama ini, Sandi melakukan kunjungan kerja ke Singkawang Kalimantan Barat, hingga ke Australia.

"Kita fokus tuntaskan beberapa program andalan, karena ada tantangan global, juga bagaimana kita bisa meningkatkan agar ekonomi kreatif kita bisa mencapai total nilai tambah Rp 1.700 Triliun," tutur Sandi.

Menurut Sandi, target nilai tambah ekonomi kreatif ribuan triliun itu perlu diwariskan kepada menteri baru, agar ekonomi pariwisata di Indonesia semakin bagus.

"Kita harapkan pariwisata dan ekonomi kreatif nanti dipimpin menteri yang baru, nanti bisa menjadi penyumbang terhadap peningkatan output ekonomi kita," ungkap Sandi. 

Di sisi lain, Sandi berujar, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. Ia tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet selanjutnya.

"Bukan prerogatif saya, itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih," jelasnya.

(Glery/TribunNetwork/Kompas.com/*)