TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng menduga bahwa praktik politik uang merupakan pelanggaran pemilu yang terang-terang terjadi pada Pemilu 2024.

Bahkan dia menemukan langsung praktik politik uang yang dilakukan salah satu
partai politik di kampungnya, di Sulawesi Tengah.

Sehingga, dia pun menilai bahwa praktik politik uang berlangsung secara gila-gilaan
pada pemilu kali ini.

Hal itu disampaikan Yusuf Lakaseng saat diskusi bertajuk ‘Utak-Atik Perolehan
Suara Parpol dan Caleg Hasil Pemungutan Suara Pemilu 2024, Benarkah?’ yang
dipandu oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio
Tribunnews.com di kawasan Palmerah, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

“Memang kita temukan di lapangan itu yang paling kalau urusan pileg ya, yang
paling mendominasi pelanggaran pemilu adalah politik uang ya gila-gilaan,” kata
Yusuf Lakaseng.

“Ada satu partai yang bahkan dia paket, coblos suara DPR RI, DPRD provinsi,
DPRD kabupaten, Rp 300-500 ribu itu di satu paket, itu di kampung saya di Sulawesi
Tengah,” sambung dia.

Baca juga: Didominasi Politikus PDIP, Ini Daftar 10 Caleg DPR RI dengan Perolehan Suara Terbanyak Nasional

Tak hanya itu, dia juga menemukan bahwa justru konsituen atau pemilih yang
meminta langsung kepada Caleg. Sehingga, dia sangat menyayangkan praktik
semacam ini dianggap suatu hal yang normal.

“Jadi memang politik uangnya itu ternormalisasi ya, jadi menjadi sesuatu yang
normal bahkan komsituennya meminta ke caleg ‘Eh ini kita sekian orang ini, butuh
disiram sekian angka tertentu’. Jadi memang kerusakannya di situ Pemilu itu,”
tegasnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini juga menikai,
bahwa praktik politik uang sangat berpengaruh dengan hasil pemilu dan keadaban
demokrasi.

Padahal, kata dia, Pemilu adalah kontestasi ide dan program.

“Tidak boleh ada yang lain-lain karena ketika kekuasaan berjalan pasca pemilu
maka anggaran dipakai itu adalah anggaran pajak rakyat, anggaran negara bukan
anggaran orang perorang yang akan dibelanjakan,” ungkap Yusuf.

“Maka ide yang harus disampaikan adalah apa pikiran, dia program dia untuk
memakai anggaran itu untuk kepentingan memajukan kesejahteraan publik, itu
mestinya esensi pemilu itu. Nah itu kita tidak dapatkan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Yusuf Lakaseng juga bicara soal dugaan praktik utak-atik suara partai
yang terjadi pada rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Dia menilai dugaan itu semakin kuat muncul lantaran partai dari anak bungsu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum memenuhi parliamentary threshold
atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada tahap rekapitulasi suara oleh
KPU RI.

Namun dalam prosesnya terjadi peningkatan suara partai tersebut dalam sistem
informasi rekapitulasi (Sirekap).

“Isu kalau sebenarnya ya, isu otak-atik ini menjadi masif dan menjadi perhatian
publik ketika quick count partai anaknya Presiden tidak lolos. Lalu dalam proses
perjalannya tiba-tiba angka rekapitulasinya langsung naik,” kata Yusuf Lakaseng.

Dalam kesempatan itu, Yusuf tak menyebut secara spesifik partai anak Presiden itu.

Namun diketahui bersama jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diketuai oleh
Kaesang Pangarep yakni putra bungsu Presiden Jokowi.

Dia juga mengatakan dalam proses rekapitulasi Sirekap, publik ingin mengetahui
secara terbuka soal perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU RI.

Apalagi sempat ada terjadi kenaikan suara PSI yang meningkat tajam dalam
beberapa waktu.

Namun, kata Yusuf, Sirekap justru dihentikan dan dialihkan ke sistem manual.
Padahal, Sirekap dinilai sebagai cermin awal publik melihat perhitungan suara
Pemilu 2024.

“Orang kemudian menganggap ini harus dirumah kacakan, Sirekap, dan proses
perhitungan manual. Dan ketika dirumah kacakan oleh publik, semua orang ingin
tahu dan memang kekacauan terjadi di Sirekap,” terangnya.

Dia pun mengungkapkan, seorang ahli IT di ITB pun menyampaikan hal yang sama
soal kekacauan Sirekap. Terutama, soal tidak adanya fitur yang memfalidasi ketika
angka itu lebih dari daftar pemilih tetap (DPT) tiap TPS yakni 300 orang.

Sehingga dia menduga Sirekap dipakai sebagai alat untuk membuat otak-atik suara
Pemilu 2024.

“Sirekap menurut saya memperlancar untuk utak-atik. Kita temukan seperti kasus di
Banjar ya, tiba-tiba KPU Banjarnya membaca hasil partai anaknya Presiden itu dari
2 ribu sekian jadi 17 ribu. Untung saksinya partai itu berintegritas, sehingga dia
protes kok pengelembungannya jauh banget ada 15 ribu, baru kemudian
dinormalisasi,” jelasnya.

Sedangkan, Yusuf Lakaseng mengakui bahwa perolehan suara partainya pada
Pemilu 2024 ini jauh dari harapan.

Sebab, dia sebelumnya masih meyakini jika perolehan suara partai pimpinan Ketua
Umum Hary Tanoesoedibjo ini bisa lebih besar dari Pemilu 2019 lalu.

Namun, para perhitungan quick count sementara KPU RI, suara Partai Perindo
hanya berkisar di 1 persen suara, dan jauh dari parliamentary threshold atau
ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

“Ya itu hasil (Pamilu 2024) jauh dari harapan kita tentunya ya. Pemilu 2019
pencapaian kita 2,68 persen, dan kita juga kaget dengan hasil quick count ini dan
makanya kemudian ketua umum menginstruksikan kepada semua kader, semua
caleg untuk mengawal proses perhitungan di TPS,” kata Yusuf Lakaseng.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini juga mengakui jika
partainya kesulitan dalam merekrut saksi di setiap TPS guna memantau perhitungan
suara.

Sehingga, pihaknya turut menginstruksikan kepada seluruh calon anggota legislatif
(caleg) Perindo agar menjaga suara partai masing-masing hingga penetapan
perolehan suara Pemilu 2024 pada 20 Maret mendatang.

“Kita instruksikan kepada caleg-caleg untuk secara mandiri, mereka punya
kepentingan untuk mengenal suaranya sendiri tentu gimana caranya bisa menjaga
suara itu ya. Bisa pakai saksi sendiri, juga bisa saksi titip partai lain ya,” tegasnya.
(Tribun Network/ Yuda).