Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tak mempermasalahkan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, terkait permintaan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dasco bahkan membuka peluang Prabowo akan memberikan lebih dari 5 kursi menteri untuk partai koalisi pendukungnya.
Menurut Dasco, jatah kursi menteri akan dibagikan sesuai kinerja partai saat Pilpres 2024.
“Jangankan 5, kalau kita nilai kerjanya maksimal mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya,” kata Dasco, ditemui Senin (18/3/2024).
Sejatinya, susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Namun menurut Dasco, Prabowo tetap akan melibatkan koalisi dalam menentukan jajaran kabinet pemerintahannya.
“Tentunya untuk masalah kabinet, kita akan apa namanya, bicarakan dengan partai-partai koalisi walaupun itu hak prerogatif presiden,” kata Dasco.
“Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri."
Sebagai informasi, pembahasan susunan kabinet Prabowo menjadi perbincangan setelah Airlangga Hartarto secara terang-terangan meminta jatah minimal 5 kursi untuk Partai Golkar.
Airlangga mengklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Selain itu, Airlangga juga berujar bahwa Partai Golkar adalah yang terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.
Baca juga: Beda dengan Golkar, PAN Belum Minta Jatah Menteri ke Prabowo
Karena itu, Airlangga berharap partainya mendapat kursi lebih banyak jika Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) lalu.
"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis."
Timnas AMIN Sentil Airlangga
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Billy David Nerotumilena memberikan tanggapannya terkait pernyataan Airlangga.
Billy menganggap pernyataan Airlangga sebagai bentuk politik transaksional di kubu Prabowo-Gibran.
Ia cukup menyayangkan pernyataan Airlangga tersebut.
Mengingat, Komisi Pemilihan Umunm (KPU) bahkan belum mengumumkan hasil perhitungan akhir suara Pilpres 2024.
"Saya rasa tidak patut dilakukan kita harus menunggu sampai hasil pemilu diumumkan KPU dan langkah konstitusional lainnya juga patut kita tunggu," imbuh Billy, dikutip dari Wartakotalive.com, Senin.
Baca juga: Golkar Inginkan Jatah Kursi Menteri Lebih Banyak di Kabinet Prabowo, MKGR: Kita yang Kerja Keras
Selain itu, ia juga menyinggung Airlangga yang belakangan ini kerap termakan isu kontroversial serupa.
Billy pun mengungkit pernyataan Airlangga menanggapi kritik terhadap program makan siang gratis andalan Prabowo-Gibran.
"Kita lihat akhir-akhir ini Pak Airlangga juga banyak terjebak dalam isu-isu kontroversial, selain makan siang gratis kemudian komentar beliau kursi menteri diambil Partai Golkar," tandasnya.
Demokrat: Baiknya Menahan Diri
Terkait pemintaan jatah 5 menteri yang diajukan Partai Golkar, Demokrat memberikan respons santai.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengingatkan partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran untuk bersabar menunggu perhitungan suara oleh KPU rampung dilakukan.
"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," ujar Kamhar, Minggu (17/3/2024).
Menurutnya, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan sosok yang mengisi kursi kabinet.
Sebab, komposisi kabinet disebutnya adalah hak prerogatif presiden.
"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.
"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.
Baca juga: MKGR Sepakat Dukung Airlangga Hartarto Kembali jadi Ketua Umum Golkar
Kendati demikian, Kamhar tak menyalahkan Airlangga atas pernyataan tersebut.
Ia menganggap pernyataan Airlangga itu adalah sebuah aspirasi yang patut dihargai.
"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal lima kursi menteri di kabinet," tukasnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Golkar Minta Jatah Menteri Pada Prabowo, Timnas AMIN Singgung Airlangga Terjebak Isu
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Adi Suhendi/Rahmat Fajar Nugraha, Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)