Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum kelompok relawan Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi mempertanyakan adanya upaya untuk menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Dia pun mengkritik keras soal tuduhan adanya pemilu kecurangan.

"Walaupun hak angket itu adalah haknya hak anggota DPR RI cuman substansinya apa? kalau mau dibilang pemilu curang ini saya keras nih ngomongnya serius ya," ucap Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Budi Arie Ungkap Sinyal Persatuan di Balik Pertemuan Presiden Jokowi dengan Dua Menteri dari PKB

Budi menjelaskan bahwa pihaknya sudah berdiskusi dengan pihak Bawaslu. Hasilnya, mereka memang menemukan adanya 270 kecurangan selama Pemilu 2024.

Ia menerangkan kecurangan paling banyak terjadi di pemilu legislatif. Sementara itu, klaim dia, kecurangan selama pilpres hampir tidak ada.

"Saya sudah berdiskusi dengan Bawaslu ada 270 temuan kecurangan Bawaslu, saya tanya yang paling banyak mana? mereka bilang pemilu legislatif. Pilpres ada ga? enggak ada, nyaris ngga ada, bukan ngga ada, nyaris ngga ada," katanya.

Baca juga: Ribuan Pendemo Desak Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi Padati Ruas Jalan Gatot Subroto

"Jadi kalau nyaris ngga ada satu dua kasus doang pilpres menurut bawaslu tidak ada. Tapi biar nanti Bawaslu yang ngomong," sambungnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan seharusnya penyelesaian kecuranfan pemilu kali ini bisa dilakukan secara mediasi saja. Akan tetapi, kata dia, kecurangan pemilu juga bisa diselesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kan ada yang bisa diselesaikan sebagai pidana pemilu dan ada mediasinya sudah cukup lah ya kan kalau jalur hukum kan MK ya. Cuma kalau pidana kan kepolisian dalam hal ini Bareskrim. Ke Bareskrim juga saya kan koordinasi untuk pemilu tahun 2024 cuman bukan cuman ada 102 kasus pidana pemilu di mana ini menurun drastis dibanding 2019 yang lebih dari 300," pungkasnya.