Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku bersyukur bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Apalagi, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 berdasarkan rekapitulasi tingkat nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Alhamdulillah, Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo dan kita berada dalam kemenangan," kata AHY saat berpidato dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama pengurus DPP Partai Demokrat di Hotel Four Season, Jakarta, Sabtu (23/3/2024).
AHY mengatakan, banyak sekali hikmah yang didapatkan Partai Demokrat dalam proses Pemilu 2024.
"Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul?" ujarnya.
Meski mungkin kader Partai Demokrat merasa kecewa dengan perolehan kursi di Pileg 2024, AHY menegaskan mereka berhasil menang bersama Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Pernyataan AHY soal 'tempat lama hancur lebur' itu lantas dikomentari oleh tiga partai di Koalisi Perubahan, yaitu PKS, NasDem, dan PKB.
Sebelum menyeberang ke KIM, Partai Demokrat merupakan bagian dari partai pendukung Anies Baswedan.
PKS: Sesuai Kenyamanan Masing-masing
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menanggapi pernyataan AHY dengan mengatakan bahwa pilihan koalisi merupakan hak setiap partai.
"Pilihan koalisi itu hak partai politik sesuai dengan pertimbangan dan kenyamanan masing-masing," ujar Jazuli kepada wartawan, Senin (25/3/2024).
Baca juga: AHY Sambangi Fraksi Demokrat Sebelum Hadiri Raker Perdana di Komisi II DPR
Menurutnya, wajar apabila AHY senang bergabung dengan KIM karena capres-cawapres yang didukung telah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU.
"Sekarang PKS sedang mengawal gugatan di MK. Data saksi dari PKS Alhamdulillah sangat lengkap," sambungnya.
NasDem: Kalau Tujuannya Cari Kursi Bukan di Koalisi Perubahan
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad Ali, menilai AHY inkonsisten terkait semangat perubahan.
Menurutnya, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri memang seharusnya tidak berada di Koalisi Perubahan.