"Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang udah ada sesuai data kementerian," paparnya.
Hotman pun lantas bertanya apa dasar keterangan Romo Magnis itu.
Mendengar cecaran Hotman itu, Tim hukum Ganjar sempat mengaku keberatan.
Mereka menuturkan bahwa apa yang ditanyakan Hotman bukan kapasitas dari Romo Magnis.
Sebab, Romo Magnis, kata tim hukum Ganjar, bukan ahli bansos yang bisa menjelaskan data-data bansos.
Jawaban Romo Magnis
Meski demikian, Romo Magnis tetap memberikan respons atas pertanyaan Hotman itu.
Romo meluruskan bahwa apa yang disampaikannya itu bukan langsung merujuk ke Presiden Jokowi.
Romo Magnis mengeklaim, pernyataan itu ia sampaikan secara umum sebagai kapasitasnya seorang ahli.
Ia menegaskan bahwa jikalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementrian tapi justru mengambil bansos untuk kepentingan politik maka itu lah yang dinamakan pencurian.
"Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun yang dilakukan Presiden Jokowi, saya mengatakan kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian," tegas Romo Magnis.
Profesor Filsafat STF Driyakara itu mengatakan, mengaku tidak tahu apakah praktik tersebut terjadi di Indonesia saat ini atau tidak.
"Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya, saya bukan ahli mengenai hal-hal itu, saya hanya melihat kasus secara teoritis."
"Tetapi, misalnya kalau dibagikan untuk para fakir miskin yaitu saja sudah susah," ucap Romo.
(Tribunnews.com/Milani Resti)