TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan keterpilihan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 karena efek penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu dalil yang disorot dari permohonan gugatan sengketa hasil Pemilu 2024 dari kubu capres-cawapres 01, Anies-Muhaimin (AMIN) dan 03, Ganjar-Mahfud.

Bahkan, untuk pembuktian hal tersebut, majelis hakim MK mengabulkan permintaan pihak 01 dan 03 untuk menghadirkan empat menteri Jokowi sebagai saksi dalam persidangan perkara ini, khususnya soal penyaluran bansos, dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, pada Kamis (5/4/2024). 

Keempatnya yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini

Keempat menteri itu pun harus susah payah memberikan penjelasan kepada tim hukum pihak 01 dan 03 maupun majelis hakim dalam sidang di MK hari ini.

Dalam persidangan sebelumnya, pihak 01 menghadirkan ahli bernama Vid Adrison. Pakar Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini menjabarkan tentang dampak dari bansos terhadap perolehan suara pasangan calon yang didukung oleh petahana. '

Menurut Vid, bansos efektif meningkatkan suara paslon yang didukung oleh petahana karena bansos dapat diakui sebagai kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyangkal bantuan tersebut dari pemerintah dan bukan atas kerja masyarakat itu sendiri atau pihak lain.

“Bansos itu menargetkan masyarakat miskin. Ingat. nilai uang tersebut akan bergantung pada income (pendapatan), di mana nilainya akan berbeda pada masyarakat miskin dengan pendapatan tinggi. Masyarakat dengan pendapatan dan pendidikan rendah cenderung bersifat myopic, yakni kecenderungan memperlihatkan sesuatu yang lebih dekat terjadi dibandingkan dengan yang telah lama terjadi. Implikasinya secara jangka panjang ini dapat dilihat dari hasil survei LSI, di mana 69 persen penerima bansos pada 2024 memilih Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Jadi, ada hubungan positif antara jumlah bantuan dalam bentuk apapun dengan perolehan suara,” sampai Vid.

Baca juga: Hotman Paris: Anggaran Bansos Naik karena Dipakai Jokowi Menangkan Prabowo Hanya Pepesan Kosong !

Selain, faktor bansos, Vid juga menilai kunjungan Presiden Jokowi ke daerah pada masa kampanye mempengaruhi perolehan suara paslon 02.

“Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024, kunjungan Prabowo menurunkan perolehan suara Ganjar, kunjungan Prabowo 2024 tidak berdampak pada perolehan suara Anies 2024, dan kunjungan Prabowo dan suara Jokowi 2019 semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo tahun 2024,” jelas Vid.

Ahli yang dihadirkan kubu 03 yakni Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Padjadjaran, Didin Damanhuri, juga menguatarakan poin yang sama terkait dampak penyaluran bansos terhadap elektoral paslon 02.

Ia menyebut ada tiga jenis bansos yang dipolitisasi pada Pemilu 2024.

Baca juga: Ahli Prabowo-Gibran di Sidang MK: Kubu Ganjar yang Diuntungkan oleh Bansos

Didin menjelaskan, seharusnya bansos bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di masa krisis. Dan normalnya, jumlah bansos yang didistribusikan akan menurun sesuai dengan kondisi perekonomian.

Namun, hal itu tidak terjadi pada saat masa kampanye Pemilu 2024 kemarin.

“Tapi kita lihat, dari 2020-2023 ada penurunan, tapi tiba-tiba 2024 mengalami lonjakan, Rp496,8 triliun, ditambah automatic adjustment sekitar Rp50 triliun, lebih dari Rp500 triliun,” ungkap Didin di persidangan.

“Ini adalah jumlah penggelontoran bansos yang tak berpreseden dalam sejarah, bahkan sejak 1998,” sambungnya.

Lalu, seperti apa penjelasan keempat menteri Jokowi terkait penyaluran bansos dari pemerintahan yang diduga mempengaruhi elektorat paslon Prabowo-Gibran itu?

Berikut keterangan empat menteri terkait kucuran bansos menjelang Pilpres 2024.

Muhadjir Effendy Bantah Bansos Terkait Pemilu, Itu Gaya Beliau

Menko PMK, Muhadjir Effendy dalam kesaksian menyatakan tidak semua bantuan sosial atau bansos dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).

Pasalnya, penyaluran bansos sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem. 

"Sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022, bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya, bantuan beras CBP, bantuan pangan stunting adalah merupakan program  yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu, dan memerlukan koordinasi lintas sektoral," kata Muhadjir yang mendapatkan kesempatan pertama dalam memberikan ketarangan.

Kementerian PMK, kata Muhadjir, bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

"Di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi PMK sesuai dengan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020, tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK," ujar Muhadjir.

Baca juga: Dari Mana Kerugian Negara Kasus Korupsi PT Timah Bisa Sampai Rp271 Triliun? Ini Penjelasan Kejagung

Dijelaskan Muhadjir, penyaluran bansos juga tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

"Kami memahami, apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu."

"Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal, untuk mencegah angka kenaikan kemiskinan sekaligus menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem," ungkap Muhadjir.

Muhadjir juga menjelaskan perohal kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi ke daerah-daerah kerap membagikan bansos.

Menurutnya, hal itu bukan dilakukan bersamaan Pemilu 2024 saja.

Dia menegaskan, gaya kepemimpinan Jokowi sejak lama adalah terjun langsung ke lapangan.'

"Mengenai Bapak Presiden jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau," kata Muhadjir dalam persidangan.

Muhadjir mengaku paham mengenai hal itu karena pernah mendampingi Jokowi di periode sebelumnya. Muhadjir mengatakan Jokowi ingin memastikan bantuan diterima.

Airlangga Hartarto Salahkan El Nino

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesaksiannya di sidang MK menjelaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.

Melihat fenomena cuaca yang terjadi akibat kenaikan suhu permukaan air ini dikhawatirkan dapat mengganggu produksi beras serta daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah bergegas menyalurkan BLT El Nino ini.

"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari, Februari 2024."

"Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras, seperti kita ketahui produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli sampai Februari, menurun sebesar 5,88 juta ton," ujar Airlangga.

Baca juga: Nilai Serangan Hasto PDIP Kepada Jokowi Sudah Buas, Relawan Akan Balas di Pilkada Serentak

Padahal, jika berkaca pada Negara Thailand, saat ini justru terjadi kenaikan harga beras.

Harga beras di Thailand mencapai 624 dolar per ton atau naik 28 persen, sedangkan di Vietnam mencapai 614 dolar per ton atau naiknya 41,95 persen.

Kenaikan juga diikuti dengan larangan ekspor beras enam negara di tahun 2023, yakni India, Bangladesh, Rusia, Uni Emirat Arab, Myanmar, dan Uganda.

Jika menilik data, Inflasi Komponen Bergejolak atau volatile food terus meningkat di bulan Juli Maret yang tercatat sebesar 10,33 persen.

"Beras mengkontribusi pada infalasi di bulan Maret saja 0,74 persen jadi pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat."

"Itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan," ujar Airlangga.

Sri Mulyani Bantah Anggaran Bansos Naik Tajam

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran dana perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) dari tahun sebelum memasuki masa Pemilu 2024.

"Pola pembayaran perlinsos dan bansos tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani.

Ia mengungkapkan realisasi anggaran bantuan bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam kurun waktu tahun terakhir, kecuali pada 2023.

Pagu anggaran bansos pada 2024 tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun.

Total anggaran itu naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga membantah adanya automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian yang diblokir untuk perlindungan sosial dalam hal ini bansos pada awal tahun 2024.

Ia menegaskan, automatic adjustment tidak pernah dilakukan untuk membiayai bansos.

"Muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos, saya tegaskan tidak," tandasnya.

Tri Rismaharini Jelaskan Anggaran hingga soal Jarang Turun

Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mendapat kesempatan terkahir dalam memberikan penjelasan soal bansos di sidang MK ini.

Risma memulai penjelasannya soal program yang dijalankan di Kementerian Sosial, terutama soal anggaran terkait bansos.

Risma mengatakan Tahun Anggaran (TA) 2023 anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,275 triliun.

Dimana Rp 83,316 triliun (95,46 persen) di antaranya untuk belanja bansos.

Ini berbeda dengan anggaran untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mencapai 86 triliun.

Anggaran tersebut, kata Risma, direalisasikan untuk PKH, bantuan pangan, non tunai dan bantuan El Nino 2023.

"Untuk sisanya Perlinsos ada bantuan atensi, permakanan untuk lansia, disabilitas dan anak yatim," ujar Risma.

Sementara untuk TA 2024, Risma mengatakan total anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 79,214 triliun.

Dalam kesempatan sidang ini, Risma juga menjelaskan alasan dirinya tak terlihat membagikan bansos pada masa kampanye Pemilu 2024.

Risma menjelaskan dirinya ikut turun membagikan bansos jika terdapat masalah sengketa bansos.

"Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi," kata Risma.

"Jadi, kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin bapak (tanya) itu. itu memang orangnya harus saya tolong," sambung dia.

(Tribunnews.com/tim)