Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wacana penambahan jumlah kementerian dan lembaga menjadi 40 dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengemuka.
Wacana ini muncul di tengah isu koalisi gemuk pemerintahan Prabowo-Gibran yang bisa terdiri atas banyak partai politik.
Sebagai informasi, saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memiliki 34 kementerian, terdiri atas 4 kementerian koordinator dan 30 kementerian bidang.
Wacana ini mendapat dukungan dari partai Gerindra.
Meski demikian, wacana itu masih akan dibahas dan menjadi bahan evaluasi dalam internal partai pendukung Prabowo-Gibran.
"Jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, Selasa (7/5/2024).
Habiburokhman menegaskan kewenangan dalam penyusunan formasi kabinet nantinya ada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih.
"Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," ujarnya.
Habiburokhman memastikan dirinya secara pribadi tak ada masalah dengan wacana itu.
Sebab, menurutnya sejauh ini ada kementerian yang seolah-olah dipaksakan untuk digabung, padahal secara tupoksinya berbeda.
"Jadi, kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah," ujarnya.
Baca juga: Muncul Wacana Koalisi Gemuk Prabowo Bentuk 40 Kementerian dan Lembaga, Ini Respon Gerindra
Gibran: Masih Dibahas
Sementara itu, Gibran mengatakan wacana menambah nomenklatur kementrian hingga 40 ini masih dibahas.
Termasuk di dalamnya dibahas mengenai kementrian yang mengurusi program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran.
"Lho itu nanti masih dibahas, masih digodog. Tunggu aja ya," ujar Gibran di Solo, Selasa (7/5/2024).
Gibran menilai perlu kementerian khusus untuk mengurusi programnya itu lantaran melibatkan anggaran yang besar hingga monitoring yang tak mudah.
"Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusi tidak mudah, logistik juga tidak mudah, monitoring juga tidak mudah, ini makannya kita pengen program ini benar-benar berjalan," kata Gibran.
Meski demikian, Gibran menegaskan bahwa pembentukan kementrian khusus untuk programnya itu masih akan dibahas lebih lanjut.
PKB: Hak Prerogatif Prabowo
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memilih menghargai hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih soal pembentukan kabinet ke depan.
Jazilul mengatakan PKB tahu diri soal penyusunan kabinet.
"Kami tahu diri sekaligus menghormati hak prerogatif presiden," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (6/5/2024).
Dia mengatakan penyusunan kabinet menjadi hak mutlak Prabowo sebagai presiden terpilih.
"PKB akan tetap menjunjung tinggi konstitusi dan kepentingan rakyat," tandasnya.
Golkar: Ingat Kita Pernah Punya Kabinet 100 Menteri
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, mendukung rencana penambahan nomenklatur kementerian tersebut.
Dia pun meminta tidak ada boleh ada pihak yang menghambat pembentukan kabinet Prabowo.
"Ruang gerak Presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat. Karena posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh," kata Dave, Senin (7/5/2024).
Dave menjelaskan bahwa penambahan pos kementerian nantinya akan mempermudah kinerja Prabowo sebagai presiden.
Pasalnya, nantinya akan semakin banyak pembantu presiden.
"Jadi presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat," kata Dave.
Dave memahami penambahan nomenklatur kementerian ini kerap dianggap sebagai langkah Prabowo bagi-bagi kursi kepada partai politik pendukungnya.
Namun, ia mengingarkan bahwa Indonesia pernah memiliki sejarah punya 100 menteri di era Presiden Soekarno.
"Pasti banyak yang beranggapan seperti itu, akan tetapi kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Ingat kita pernah punya kabinet 100 menteri," tutur dia.
Jokowi enggan merespons panjang lebar
Di sisi lain, Presiden Jokowi memilih enggan merespons panjang lebar perihal wacana ini.
Menurut Jokowi, tentang kementerian yang akan datang, sebaiknya ditanyakan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.
"Hmm kalau kementerian yang akan datang ya tanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih," kata Jokowi usai acara peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).
Jokowi juga enggan menjawab saat ditanya apakah memberikan masukan kepada Prabowo dalam pembentukan Kabinet.
"Enggak, enggak, enggak. Enggak tanya ke saya, " kata Jokowi.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Taufik Ismail/Chaerul Umam)