Ia menambahkan, masih banyak pimpinan daerah di Papua yang kerap membenturkan kepentingan antara masyarakat lokal dan pusat.

"Misalnya contoh untuk urusan bikin jalan, itu nanti disebut ada biaya koordinasi dengan masyarakat. Lalu ada bakar-bakaran, harus bikin acara adatlah, nanti diklaim lebih besar dari anggaran pembangunan fisiknya. Kalau begitu kapan selesainya. Saya lihat masalah di sana itu tidak terlalu rumit," kata putra Papua pertama yang berhasil menjadi Letnan Jenderal di Indonesia.

Lebih lanjut lagi, ia mengatakan pemimpin juga harus bisa memberikan jaminan keamanan kepada siapa saja. Ketiga, ia mengatakan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, pengadaan air bersih, dan listrik, harus jadi fokus utama di provinsi tersebut.

"Semua pemukiman terpencil ini harus ada transportasi memadai. Kalau jalan tidak ada, pertanian kan mati. Kalau mau nanam apa yang bisa dipasarkan kan tidak bisa, ongkos kirimnya ke kota lebih mahal nanti dari harganya," katanya.

Mantan Pangdam tersebut bercerita dirinya pernah dicegat warga lokal ketika sedang pergi bersama rombongan gubernur. Iring-iringan pejabat, termasuk diantaranya Jenderal Joppye harus berhenti karena ada pohon ditumbangkan yang menghalangi jalan.

Jenderal Joppye pun mencari tahu warga lokal yang melakukan hal itu dan berhasil menemukan pelakunya.

Ia pun bertanya mengapa pohon ditumbangkan untuk menghalangi jalan iring-iringan pejabat, dan warga lokal tersebut pun menjawa.

"Kita ingin berhentikan bapak Gubernur, tapi ternyata Pangdam yang lewat (ikut), mereka hanya bilang minta jalan di desanya dapat diaspal, lalu ada lampu penerangan. Hanya itu, kan sederhana. Nanti kalau tidak direspon, dan warga kecewa lalu dibilang OPM, kan jadi repot," kata Joppye.

Jenderal purnawirawan, lulusan Akabri 1986 tersebut mengatakan kearifan lokal merupakan kunci untuk menumpas ekstrimisme, separatisme dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat lokal terhadap NKRI.