Baca tanpa iklan
Menurut Yandri, maju atau tidaknya Kaesang di Pilkada Jakarta merupakan hak politiknya.
"Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, saya enggak dengar. Pak Jokowi enggak menawarkan (Kaesang) ke mana-mana," jelas Yandri, Jumat.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas juga tidak percaya bahwa Jokowi menawarkan Kaesang ke sejumlah parpol.
Zulhas justru mengakui bahwa dirinyalah yang menyodorkan nama Kaesang untuk maju di Pilkada Jakarta, namun ditolak Jokowi.
“Yang ngomong siapa? Ah, enggak benar. Kapan Sekjen PKS ketemu Pak Jokowi? Tahu dari mana dia? Kapan ketemunya? Kok kayak pernah ngobrol gitu, enggak pernah. Hayo, benar saya atau benar sana? Gitu loh," jelas Kaesang, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (29/6/2024).
“Gimana nyuruh, orang saya tanya saja, Pak Jokowi bilang, 'Jangan.' Jadi enggak betul yang nyuruh-nyuruh tuh,” kata Zulhas lagi.
Baca juga: Bukan RK, Kaesang Disebut Bakal Jadi Tantangan Berat Pasangan Anies-Shohibul Iman, Ini Alasannya
PSI: Pernyataan PKS Kebohongan Publik
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep telah memberikan respons langsung terkait isu tersebut.
"Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi."
"Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik," kata Kaesang kepada wartawan, Kamis.
Lebih lanjut, Kaesang berujar bahwa kewenangan pencalonan itu berada di ketua umum partai.
"PSI punya kursi di Jakarta, lumayan ada delapan kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI."
"Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya, enggak apa-apa juga," sambungnya.
Kaesang selaku Ketua Umum PSI menegaskan, dirinya merupakan yang berwenang penuh untuk menentukan siapa sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta.
"Kewenangan itu semua ada di ketua umum kok, jadi kita tunggu saja. Jangan bawa-bawa presiden, yang ketua umum kan saya," lanjutnya.
Ia berpesan, supaya Pilkada Jakarta dijauhkan dari berita bohong karena hal itu merugikan masyarakat.
"Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/M. Deni Setiawan/Reza Deni) (Kompas.com)