Baca tanpa iklan
Hari ini saya ingin mengkontribusikan diri saya, untuk membersamai mereka, membangun Sulawesi Tengah.
Saya ingin mewakafkan diri saya, dan meninggalkan kemewahan-kemewahan yang saya miliki di Jakarta, untuk kembali ke daerah, membangun Sulawesi Tengah.
Karena kenapa, Sulawesi Tengah itu negeri yang sangat kaya, sumber daya alam, dan posisi geografi Sulawesi Tengah.
Hari ini, negara telah menetapkan, ibu kota, IKN itu akan pindah ke Kalimantan Timur.
Posisi geografi Kalimantan Timur yang Sulawesi Tengah itu, Sulawesi Tengah menjadi pintu gerbang. Jadi dia menjadi pintu gerbang untuk IKN. Nah, posisi strategis itu harus kita pandang sebagai satu kesempatan.
Jadi, masyarakat Sulawesi Tengah, penguasa Sulawesi Tengah harus melihat IKN itu sebagai satu berkah. Berkah apa, Tidak serta-merta adanya IKN membuat masyarakat Sulawesi Tengah menjadi sejahtera. Enggak.
Tapi dia, hadirnya IKN, dia akan menjadi daerah pertama, menjadi penyangga ibu kota. Artinya, terbuka pasar yang begitu luas. Sehingga kemudian dengan adanya pasar itu, bisa dimanfaatkan untuk men-trigger kesejahteraan masyarakat kita.
Bang, bagaimanapun kan Abang sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, pasti harus dapat izin, dapat rekomendasi dari Partai Utama Ketua Umum dong. Terus, gimana ini?
Gini, menjadi gubernur itu menjadi cita-cita adalah harapan bagi saya. 2015, saya pernah punya keinginan menjadi gubernur, dan survei saya saat itu sebenarnya sangat bagus.
Tapi karena saat itu saya masih diamanati oleh rakyat Sulawesi Tengah menjadi anggota DPR RI, saya berpikir saya harus menyelesaikan tugas itu. Karena apapun, saya terpilih menjadi anggota DPR bukan untuk satu tahun, tapi untuk lima tahun kemudian.
Oke, dan saat itu saya, di waktu yang bersamaan, setelah dari situ saya diangkat menjadi Bedahara Umum Partai Nasdem oleh Ketua Umum.
2019, saya terpilih kembali menjadi anggota DPR RI, dan suara terbanyak di Sulawesi Tengah. Di waktu yang bersamaan, saya diangkat menjadi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem.
Dan Pak Surya tegas mengatakan tidak mengizinkan saya untuk maju sebagai gubernur saat itu, 2020.
Sehingga kemudian saya merekomendasikan Pak Rusli Mastura sebagai senior saya untuk maju menjadi gubernur Sulawesi Tengah.
Nah, 2024, apakah direstui? 10 tahun mengabdi di partai, waktu yang cukup buat saya. Sehingga, hari ini saya jujur mengatakan bahwa Partai Nasdem belum mengeluarkan rekomendasi itu.
Walaupun partai-partai lain itu sudah mengeluarkan rekomendasi. Bisa jadi pertimbangan hari ini belum mengeluarkan rekomendasi karena memang Pak Surya masih membutuhkan saya di partai. Belum mengizinkan saya untuk maju sebagai calon gubernur.
Sehingga kemudian belum, tapi saya akan mencari waktu yang pas untuk mendiskusikan itu kepada beliau.
Tapi sebenarnya prosedurnya itu harus dari tingkat provinsi itu ya?
Kalau DPW, Sulawesi Tengah, dan bahkan semua DPD itu sudah merekomendasikan dan minta kepada DPP. Saya juga sudah mendapatkan kabar bahwa insyaallah Nasdem akan segera mengeluarkan rekomendasi itu.
Menjadi gubernur, tapi memang waktu aja belum pernah ketemu. Sekarang ini Pak Surya lagi keluar, dan saya baru tiba kemarin dari ibadah haji. Sehingga kita belum sempat mendiskusikan itu.
Tapi apapun itu, apapun keputusannya, saya sudah bertekad untuk maju menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Hari ini saya sudah mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP, Hanura. Untuk sebagai syarat, tapi tentunya sebagai wakil ketua umum Partai, saya sangat berharap Nasdem memberikan rekomendasi itu.
Karena kenapa, parameter yang digunakan oleh Partai Nasdem untuk memberi rekomendasi kepada calon, itu ada dua.
Pertama, kalau dia kader, ya saya pasti kader utama, karena saya adalah ketua umum Partai Nasdem, dan satu-satunya. Kemudian survei.
Survei hari ini dari dua lembaga survei yang kredibel menurut saya. Bulan lalu disurvei oleh SMRC, masih dengan suara tertinggi. Kemudian Indikator Politik, beberapa hari kemarin, karena saya dua hari lalu merilis, survei yang trend kenaikannya itu stabil.
Bahkan hari ini dianggap kurang lebih 33-35 persen. Ada margin 15 persen dengan persaingan nomor dua, dan bahkan yang incumbent itu 20 persen lebih. Jadi dari perasyarat-perasyarat yang selama ini menjadi acuan, saya pikir terlepasnya adalah kader, itu sudah memiliki sebuah standar.
Nah sekarang tinggal political will, tinggal objektivitas dan subjektifitas. Partai itu memberikan rekomendasi. Tapi saya meyakini betul bahwa Partai Nasdem tidak akan mungkin merekomendasi kepada orang lain.
Bang, kalau nanti rekomendasi muncul, apakah Abang harus mundur dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem?
Idealnya gini, saya dipasang, ditunjuk oleh Ketua Umum, untuk membantu mengorganisir Partai ini, mengorkestra Partai ini, melakukan konsolidasi secara nasional.
Jadi walaupun tidak diatur dalam anggaran dasar, tapi bagi saya, ketika saya memilih untuk maju menjadi gubernur, itu saya mau tidak mau saya harus menanggalkan semua kemewahan-kemewahan yang saya miliki di Jakarta. Termasuk jabatan Wakil Ketua Umum.
Karena kenapa, jabatan itu bukan satu kemewahan yang untuk dipajang. Tapi jabatan itu harus dimanfaatkan untuk memberi manfaat bagi organisasi.
Tidak boleh jadi pajangan. Jadi saya tidak akan mungkin mengakumulasi jabatan, mengumpul jabatan, tapi tidak bermanfaat untuk organisasi itu sendiri. Jadi ketika saya tidak lagi bermanfaat, memberi manfaat untuk Partai, pertanyaannya untuk apa saya ada di situ.
Ketika saya sudah memilih menjadi, maju sebagai seorang gubernur, maka saya sudah mendua dengan jabatan saya yang ada di Partai. Maka etikanya, saya harus mengundurkan diri.
Sebagai, dalam posisi kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Umum. Tapi sebagai karir, pasti saya tetap di situ. Sehingga kemudian, Partai tetap dinamis.
Dilaksanakan oleh kadernya. Jadi ketika saya mundur, ada kader-kader terbaik yang memiliki waktu yang cukup untuk menata organisasi ini dengan orkestra DPW-DPW, sehingga kemudian Partai ini semakin dinamis. Itu prinsip jabatan.
Bang, apa janji politik Abang nanti ketika diberi amanah oleh warga Sulawesi Tengah sebagai Gubernur? Apa yang paling utama janji politik, Bang?
Kedepan menjadi konsen saya untuk ketika Insyaallah masyarakat Sulawesi Tengah memberikan kesempatan di luar Sulawesi Tengah, saya mau ingin pertani Sulawesi Tengah. Tidak ada yang gagal.
Saya mau ingin petani itu menjadi profesi yang menjanjikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
Karena sekarang banyak orang gak mau jadi petani?
Hari ini banyak orang yang gak mau jadi petani.
Karena kenapa? Petani itu selalu dipandang sebelah mata karena rapat negara tidak pernah hadir dalam profesi itu. Petani didorong untuk melakukan produksi, menjadi mesin produksi, tapi tidak pernah dipersiapkan mereka dengan resikonya, mitigasi resiko, dan bagaimana pascanya untuk kemudian petani itu mampu sejahtera dengan hasilnya. Didorong kita.
Petani didorong, dari 5 ton ke 7 ton semuanya. Tapi, membiarkan pasar masuk dalam-dalam. Sehingga tengkulak masuk di situ.
Bahkan ke depan, untuk meminimalisasi rsiko itu, saya bertekan bahwa ketika saya menjadi gubernur Sulawesi Tengah, maka setiap jengkal tanah, sawah, petani, itu harus diasuransikan oleh negara.
Jadi setiap mulai musim tanam, sampai pasca panen, itu bisa, petani gak boleh gagal.
Itu cover up anggarannya ada?
Itu kan tergantung kemampuan kita untuk mengelola.
Pertanyaannya bukan bisa, mau apa enggak. Kan, asuransikan sawah, lahan, tahan. Jadi semua petani, dia gagal. Karena gagal ini kan persoalan hama dan lain-lain.
Sebenarnya kita akan melakukan mitigasi itu supaya tidak terjadi itu. Tapi kan ada bahwa hidup kita itu hanya bisa berencana, berikhtiar, tapi kan Allah yang menentukan hasilnya.
Nah, sebagai manusia, sebagai negara, bagi saya, harus memberikan perlindungan terhadap petani.
Jadi setiap jenggal tanah petani, harus diasuransi.Seharusnya kan yang bayar negara. Negara, APBD. Nah, disini butuh manajerial seorang gubernur.
Sulawesi Tengah itu negara kaya. Kalau saya jadi gubernur, mas, tidak akan terlibat dalam usaha pertambangan. Enggak.
Membangun Sukawesi Tengah tanpa bicara tentang pertambangan. Karena ini juga sekaligus adalah upaya saya untuk menyiapkan masyarakat Sulawesi Tengah pasca tambang. Karena apa sih yang dibanggakan yang pertambangan Sulawesi Tengah ang meregulasi di pusat.
Apa sih yang kita banggakan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pertumybuhannya anomali, Yang hari ini pertumbuhan kita rata-rata di atas nasional, tapi hanya diwakil 3 daerah.
Morowali, Morowali Utara. Banggai dengan gasnya. Coba cek daerah lain. Anjlok semua. Nah, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, kan dalam teori ekonomi apapun, pertumbuhannya naik, kemiskinannya turun. Benar enggak?
Sebaliknya. Jalan. Artinya ada anomali disitu kan? Pertumbuhan naik, miskinnya naik. Anomali. Maka kemudian ke depan, karena kita bertumpuk pada pertambangan. Pemerintah daerah menepuk dada dengan hasil pertumbuhan.
Oh enggak, diapapain juga memang begitu kok. Enggak bener diapain. Pertumbuhan Sulawesi Tengah itu akan seperti itu.
Kalau bukan tinggi di nasional, paling tinggi di nomor 2. Karena di sana ada kelompok industri. Di sana ada gas, nikel. Harusnya yang dipikirkan adalah mempersiapkan masyarakat Sulawesi Tengah pasca pertambangan itu.
Pertanyaannya, mampukah kemudian pemerintah daerah mengkontribusikan atau memasok kebutuhan makan karyawan yang ada di ini? Karena sampai hari ini, ternyata, petani di Sukawesi Tengah juga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan karyawan, 40 ribu karyawan di sini, Bapak. Di Kemeni, di Dongi Sinoro. Terus ngapain saja, Bos? Untuk itu ke depan, saya akan fokus ke situ.
Saya akan fokus bagaimana mengelola Sulawesi Tengah dengan membuat ketahanan. Jadi, membangun komoditi perwilayahan. Sehingga, sekaligus membuat Sulawesi Tengah itu ada aktif. Ketika terjadi krisis ekonomi dunia atau banyak global, Sulawesi Tengah itu tidak akan goncang.
Karena antara satu kabupaten dan kabupaten lain bisa saling mensubsidi kebutuhan hidupnya.
Setelah yang utama ada gak yang janji politik lagi? Pertanian gak boleh gagal. Jadi pemasok dan tidak boleh tergantung pada industri pertambangan?
Indeks IPM. Hari ini yang terjadi apa? Banyak orang yang bicara tentang pendidikan gratis. Ya pendidikan gratis itu gak perlu dibicarakan, itu kewajiban negara.
Nah tapi ke depan saya mau ingin, supaya negara tidak memproduksi pengangguran, negara tidak memproduksi orang putus sekolah semakin banyak, maka ke depan paling tidak keseimbangan jumlah kelas bangku antara SD, SMP, SMA paling tidak, kalau belum bisa disamakan, paling tidak ketimpangannya tidak terlalu jauh.
Contoh begini, di setiap kecamatan, katakanlah ada 10 desa, pasti ada 10 kelas, ada 10 SD, ada 10 sekolah dasar. Oke? Setiap tahun, sekolah dasar ini akan menamatkan 10 kelas.
Rata-rata katakan 25 orang per kelas. Artinya setiap tahun ada 250 anak didik yang tamat SD. Tapi coba dicek SMP-nya berapa di setiap kecamatan itu? Paling banter 2. Paling banter 2. Katakan 1 kelas, 1 sekolah menerima 2 kelas.
Ada 2 sekolah berarti hanya 4 kelas. Hanya bisa menampung 100 orang. 150 orang kemana? Dipaksa untuk tidak sekolah.
Begitu pun seterusnya. Namanya ke depan itu harus dibuat setara antara jumlah kelas SD, SMP, SMA. Lewat sekolah satu atap, kek. Atau membangun kelas-kelas di setiap SMP yang ada. Sehingga anak-anak itu memiliki kesempatan. Negara hadir untuk memenuhi janjinya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kecerdasan itu gak akan bisa hadir tanpa dalam pendidikan.
Nah sekarang, sudah dipikirkan gak untuk mengintegrasikan soal program makan bergizi gratis itu?
Saya gini, salah satu anu saya sebelum ada makan beras ini ada pikirannya begini, saya menyadari betul bahwa birokrasi itu adalah pelayan. Nah maka saya membayangkan gitu ketika saya jadi gubernur di setiap hari Jumat pagi saya akan mengumpulkan semua masyarakat l, duduk mereka datang menyampaikan apa aspirasi mereka, sekaligus menyiapkan makan gratis makan siang disitu.
Kantor gubernur. Kantor gubernur punya halaman luas Jadi pakai, kalau datang kalau salurkan aspirasi Setiap hari, gubernur dan kepala dinas duduk disitu, menunggu masyarakat datang untuk kemudian sebut nama bernama Jumat Mendengar.
Jumat Mendengar artinya hari itu karena sejatinya birokrasi itu adalah pelayan.
Nah kita tidak mungkin setiap hari hanya mengurusin mereka setiap hari masyarakat datang di kantor ruang gubernur terus kapan kita berkoordinasi dengan para OPD-OPD nah maka ada satu hari penuh Jumat Mendengar, Jumat Mendengar makan juga. nah artinya apa dari situ kita akan melihat birokrasi ini kepala dinas, kepala bagian, bisa menjadi pelayan apa enggak.
Cara ukurnya apa kalau ada permasalahan yang disampaikan pada minggu ini dan terulang lagi dua minggu, depan berarti gak jalan dong? gak jalan, ganti kepala dinas.
Supaya ada efek jeranga, supaya visi gubernur dan bawahnya itu harus jalan. Nah ini dan ini harus terintegrasi pikiran ini dengan para bupati.
Nah supaya itu bisa terjadi integrasi itu maka komunikasi harus dibangun, menyusun program. kalau saya secara pribadi malah kalau memungkinkan aturan gubernur itu gak perlu punya program. Nah yang punya program bupati wali kota.
Jadi gubernur hanya berasistensi program itu mensuport, supaya kemudian gubernur itu memiliki kontribusi dalam pembangunan suasana. Karena yang punya wilayah bukan gubernur, bupati wali kota, supaya bupati wali kota kalau datang ke daerah bisa tempuk dana, gubernur disambut dengan baik oleh rakyat, ya harus berkontribusi dong.
Jangan hanya datang ke daerah buat usaha bupati, potong ayam, potong kambing, pusing bupatinya.
Ke depan kalau bisa di provinsi itu hanya membangun jalan Kantor PU, DPR dan lain-lain yang lain kita program pendampingan.
Iya asistensi jadi ada crash program kita mau menurunkan kemiskinan ayo panggil semua Bapeda dan Bapeda.
Ini hitung berapa dalam 1 persen penurunan kemiskinan berapa yang dibutuhkan berapa provinsi yang tangguh, berapa kebupatan yang tangguh. jadi proyeknya di Kabupaten kita asistensi.
Kan urusan anggaran itu urusan fee, insyaallah saya tidak masuk ke orientasi itu. saya ingin mengkontribusikan diri saya. (Tribun Network/Yuda)