Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengingatkan jajaran lembaga penyelenggara pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk bersikap netral.

Hal itu disampaikan Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang digelar di Bali, Selasa (30/7/2024).

Purnawirawan TNI-AU ini meminta ketiga penyelenggara itu harus menjalankan tugas sesuai koridor tugas, fungsi dan kewangan masing-masing.

“Selain itu, harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan ihwal netralitas juga penting dijaga oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri supaya Pilkada 2024 berkualitas dan berintegritas.

"Agar Pilkada 2024 menjadi pilkada yang berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat dan di mata dunia," tegasnya.

Hadi mengingatkan posisi ASN, TNI, dan Polri selama Pilkada 2024 adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, tidak ada tempat bagi mereka untuk berpihak pada salah satu kandidat tertentu.

Khusus kepada pimpinan TNI, Polri, dan kejaksaan, Hadi memerintahkan agar tidak melakukan rotasi para pejabat setidaknya sampai Pilkada 2024 berakhir.

Hal itu supaya semua tahap penyelenggaraan pilkada yang sudah direncanakan, termasuk masalah anggaran, dapat dikelola dengan baik.